“Melalui Indonesian Climate and Carbon Partnership (ICCP), kami menghubungkan prioritas iklim Indonesia dengan keahlian, teknologi, dan pendanaan dari para mitra. Perjanjian ini merupakan langkah nyata pelaksanaan kerja sama bilateral Article 6.2 Paris Agreement antara Indonesia dan Norwegia. Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Jumhur.

Menurut Jumhur, pemerintah juga terus memperkuat tata kelola perdagangan karbon untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai ketentuan. Sejumlah aspek yang disiapkan mencakup sistem registri, otorisasi, serta mekanisme pelaporan dan akuntansi pengurangan emisi.

Penguatan tata kelola tersebut diperlukan untuk menjaga kredibilitas perdagangan karbon internasional. Pemerintah juga berupaya memastikan hasil mitigasi yang diperjualbelikan tidak mengalami penghitungan ganda atau double counting.

Dari pihak Norwegia, Menteri Iklim dan Lingkungan Hidup Sigrun Aasland menyebut kemitraan dengan Indonesia sebagai salah satu program perdagangan karbon berskala besar di dunia. Program tersebut ditujukan untuk mendorong pengurangan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida (CO₂).

“Hari ini, Norwegia dan Indonesia menandai penandatanganan salah satu program karbon terbesar di dunia. Melalui perjanjian ini, Norwegia akan membantu pembangunan pembangkit listrik tenaga surya di Indonesia. Dengan ini, kita akan menghadirkan pasokan listrik yang lebih bersih, memperkuat ketahanan energi, sekaligus menurunkan emisi dalam skala besar. Inilah tujuan utama kolaborasi ini, dan hari ini kita membuktikan bagaimana mekanisme tersebut dapat berjalan dalam praktik nyata,” ujar Sigrun.

Pendanaan Karbon Percepat Pengembangan PLTS dan BESS

Dalam implementasinya, kerja sama Indonesia dan Norwegia akan menggunakan skema Generation-Based Incentive (GBI). Mekanisme ini merupakan pemberian insentif berdasarkan hasil pengurangan emisi yang dihasilkan proyek energi terbarukan yang terhubung dengan jaringan listrik.

Pada tahap awal, program tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga surya. Cakupannya termasuk proyek PLTS yang dilengkapi Battery Energy Storage System (BESS) atau sistem penyimpanan energi berbasis baterai.

Kehadiran BESS menjadi bagian penting dalam pengembangan energi surya karena memungkinkan listrik yang dihasilkan dapat disimpan untuk digunakan sesuai kebutuhan. Infrastruktur penyimpanan tersebut juga mendukung pengelolaan pasokan listrik dari sumber energi terbarukan.

Pendanaan karbon akan diarahkan untuk membantu proyek-proyek energi bersih yang masih menghadapi tantangan kelayakan finansial. Dukungan tersebut termasuk bagi proyek yang membutuhkan pembangunan infrastruktur transmisi dan fasilitas penyimpanan energi.

Dengan skema berbasis hasil, pembiayaan internasional diharapkan dapat meningkatkan daya tarik investasi proyek energi terbarukan. Mekanisme ini sekaligus membuka peluang agar manfaat ekonomi dari pengurangan emisi dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan.

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar mengatakan, kerja sama dengan Norwegia dan GGGI menjadi bagian dari upaya perseroan menerjemahkan agenda transisi energi nasional menjadi proyek dan investasi konkret.

Menurutnya, mekanisme pembiayaan karbon internasional dapat menjadi instrumen tambahan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Selain mendukung penurunan emisi, skema tersebut berpotensi menciptakan nilai ekonomi dari berbagai proyek mitigasi perubahan iklim.

“Pesan yang ingin dibawa PLN ke COP31 adalah bagaimana mengubah ambisi transisi energi Indonesia menjadi investasi dan aksi nyata. Melalui RUPTL 2025–2034, PLN memiliki peta jalan yang jelas untuk menambah kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, dengan sekitar 76 persen berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya. Kerja sama Article 6.2 ini menjadi salah satu instrumen penting untuk menghubungkan agenda transisi energi nasional dengan dukungan pembiayaan internasional,” ujar Suroso.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 76% dari tambahan kapasitas tersebut direncanakan berasal dari energi terbarukan, BESS, dan sumber energi bersih lainnya.

Target tersebut membutuhkan dukungan investasi dalam jumlah besar serta keterlibatan berbagai mitra strategis. Karena itu, PLN terus menjajaki berbagai sumber pembiayaan untuk mempercepat realisasi proyek yang telah masuk dalam peta jalan pengembangan kelistrikan nasional.

Suroso mengungkapkan bahwa sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar US$2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor.

Selain pendanaan yang telah diamankan, perseroan juga mengidentifikasi potensi tambahan pembiayaan sebesar US$300 juta untuk proyek energi yang hampir mencapai tahap financial close atau penyelesaian pembiayaan.

Capaian tersebut memperlihatkan upaya PLN dalam memperluas sumber pendanaan untuk mendukung transformasi sektor ketenagalistrikan. Pembiayaan internasional dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur energi bersih yang membutuhkan investasi jangka panjang.

“Melalui kemitraan Indonesia dan Norwegia, PLN bersama GGGI turut mendorong operasionalisasi mekanisme Article 6.2 sebagai jalur baru pembiayaan transisi energi. Ini menunjukkan bagaimana kolaborasi internasional dapat menghubungkan hasil mitigasi perubahan iklim dengan pembangunan infrastruktur energi bersih di dalam negeri,” tambah Suroso.

Lebih lanjut, Suroso menegaskan bahwa pengembangan energi terbarukan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Diperlukan keterlibatan pemerintah, mitra pembangunan, investor, pengembang proyek, lembaga keuangan, hingga penyedia teknologi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai proyek energi bersih.

PLN pun terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung realisasi proyek-proyek tersebut. Kolaborasi diharapkan dapat memperkuat ekosistem investasi sekaligus mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan.

Melalui kesepakatan MOPA, Indonesia dan Norwegia juga diharapkan dapat memperkuat implementasi mekanisme pasar karbon internasional. Kerja sama ini menghubungkan target penurunan emisi dengan kebutuhan investasi untuk membangun sistem energi yang lebih bersih.

Bagi Indonesia, manfaat kemitraan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pencapaian target iklim nasional. Pengembangan proyek energi terbarukan juga berpotensi memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses masyarakat terhadap pasokan listrik yang lebih bersih.