“Secara prinsip yang kami junjung adalah layanan Whoosh tetap berjalan dan kewajiban keuangan dikelola secara terukur tanpa membebani APBN secara langsung,” kata Evita.
Sebelumnya, Kemenkeu menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan Perpres sebagai landasan hukum untuk pengalihan saham PSBI sebagai konsorsium pemilik saham Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Evita Manthovani mengatakan rancangan Perpres tersebut nantinya juga akan mengatur keberlanjutan proyek kereta cepat, termasuk penyelesaian kewajiban keuangan proyek dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
"Pemerintah saat ini sedang menyiapkan landasan hukum dalam bentuk Perpres mengenai keberlanjutan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui pengalihan saham PSBI ke pemerintah cq Kementerian Keuangan," kata Evita dalam konferensi pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Menurut dia, pemerintah memiliki dua prinsip utama dalam menyiapkan regulasi tersebut. Pertama, memastikan layanan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap beroperasi dengan baik karena telah menjadi bagian dari mobilitas masyarakat.
Kedua, memastikan kewajiban keuangan proyek dikelola secara terukur tanpa mengganggu kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun keberlangsungan layanan Whoosh.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan bahwa proses pengalihan utang Whoosh tersebut masih dalam tahap kajian.
Saat ini pihaknya tengah melakukan pembahasan dan uji tuntas atau due diligence untuk mencari skema penyelesaian yang tepat. Padahal sebelumnya dikabarkan bahwa Kemenkeu dan Danantara akan melakukan seremonial pengalihan utang Whoosh dari Danantara pada medio September lalu.
"Yang penting kan jangan sampai Whoosh Ini berhenti, servisnya, pelayanan dari Whoosh ini terus jalan, tapi beban fiskalnya juga bisa di-minimize," kata Juda dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Sebab, menurut Juda, masih terdapat sejumlah aspek teknis yang perlu dipastikan dalam proses due diligence tersebut.
"Intinya seperti itu. Ini tentu masih banyak hal-hal teknisnya yang perlu dilakukan, dipastikan, dan tadi due diligence terus dilakukan," terangnya.
Sekedar catatan, kepemilikan negara di proyek Whoosh sendiri dipegang oleh PT PSBI, perusahaan konsorsium perusahaan BUMN antara lain PT KAI, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). KAI memegang porsi terbesar dengan menggenggam sekitar 58,3% porsi saham PSBI.
Total nilai investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar, termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun sekitar US$1,2 miliar.
Proyek dibiayai melalui skema 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan 25% setoran modal pemegang saham, yakni 60% via PSBI dan 40% lainnya berasal dari perusahaan China, Beijing Yawan HSR Co Ltd.
(ell)
