Kuota minyak tanah atau kerosin 2027 ditetapkan 561.000 kl, naik dari kuota tahun ini sebanyak 530.000 kl.
Adapun, kuota Pertalite untuk 2027 belum diumumkan secara terbuka oleh pemerintah, kendati pada 2026 JBKP dijatah sebanyak 29,27 juta kl sebelum rencananya ditambah pada akhir tahun ini.
“Perhitungan untuk Solar lebih jelas. Konsumsi Solar subsidi saat ini sekitar 59.000 kl per hari. Jika tingkat konsumsi tersebut bertahan sepanjang tahun, kebutuhannya mencapai sekitar 21,5 juta kl atau 2,5 juta kl di atas kuota 2027,” terang Yusuf.
Akan tetapi, kata Yusuf, apabila disparitas harga dapat dipersempit dan konsumsi Solar bersubsidi bisa ditekan kembali ke kisaran 50.000 kl per hari, kebutuhan hingga akhir tahun depan hanya akan mencapai 18,3 juta kl sehingga masih dapat ditampung oleh kuota 2027.
“Dengan demikian, kecukupan kuota [BBM bersubsidi] pada 2027 sangat bergantung pada pergerakan harga minyak dunia, selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi, serta efektivitas pembatasan pembelian,” ujarnya.
Kepastian Harga
Lebih lanjut, Yusuf berpendapat hal yang perlu dilakukan pemerintah dalam waktu dekat adalah memberikan kepastian ihwal kebijakan harga BBM bersubsidi setelah 31 Desember 2026.
Jika diperlukan penyesuaian harga, Yusuf menyarankan agar implementasinya dilakukan bertahap dan dikomunikasikan sejak awal agar tidak menimbulkan kejutan bagi masyarakat maupun dunia usaha.
“Penyaluran tepat sasaran juga perlu diperluas melalui sistem registrasi seperti MyPertamina, termasuk skema pembelian solar yang telah diterapkan di Jakarta, Bogor, dan Depok,” lanjutnya.
Dari sisi pasokan, kenaikan produksi kilang sebesar 9,2% untuk Pertalite dan 15,3% untuk Solar juga dinilai perlu dilanjutkan bersamaan dengan pengembangan floating storage dan diversifikasi sumber impor di luar Timur Tengah.
Pembelian komoditas energi dengan menggunakan valuta asing oleh PT Pertamina (Persero) juga perlu terus dikoordinasikan dengan Bank Indonesia (BI) agar kebutuhan dolar untuk impor tidak terkonsentrasi di pasar spot dalam waktu yang berdekatan.
“Selama gangguan pasokan global belum mereda; kombinasi realokasi kuota, penyaluran tepat sasaran, pengendalian konsumsi, dan penguatan pasokan akan lebih efektif dibandingkan dengan hanya mengandalkan penambahan kuota [BBM bersubsidi],” tegasnya.
Sekadar catatan, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) bersama pemerintah menyepakati alokasi anggaran subsidi BBM dalam pembahasan Rancangan Anggaran dan Pembiayaan Negara (RAPBN) 2027 menjadi Rp261,5 triliun.
Besaran tersebut tercatat turun sekitar Rp11,44 triliun dibandingkan dengan alokasi awal yang diajukan sejumlah Rp272,94 triliun. Subsidi Solar turun dari Rp28,69 triliun menjadi Rp28,34 triliun atau berkurang sekitar Rp351,7 miliar.
Awal pekan ini, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumumkan penambahan kuota 2026 untuk Solar sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kl, dari alokasi awal sebesar 18,64 juta kl.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkap penambahan dilakukan lantaran konsumsi bensin RON 90 tersebut melonjak antara 15% hingga 17% dari rerata penyaluran normal.
"Pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8%. Jadi ada tambahan konsumsinya. Dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter," ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, yang dilihat secara daring Selasa (10/11/2026).
Wahyudi mengungkap bahwa konsumsi Solar Subsidi meningkat menjadi sekitar 58.000 sampai 59.000 kl per hari, dibandingkan dengan volume sebelumnya sekitar 50.000 kl per hari.
Menurutnya, lonjakan tersebut terjadi karena disparitas harga dengan solar nonsubsidi terbilang lebar, sehingga membuat masyarakat beralih membeli BBM bersubsidi.
Adapun, rencana penambahan kuota Pertalite untuk Tahun Anggaran 2026 hingga saat ini belum diumumkan secara resmi oleh pemerintah.
-- Dengan asistensi Rosmayanti
(wdh)
