“Potensi kekurangan [pasokan Pertalite hingga akhir tahun ini] secara indikatif berada pada kisaran 0,5 juta hingga 1 juta kiloliter atau sekitar 2% sampai 3% dari kuota tahunan,” terangnya.
Yusuf mengatakan apabila pemerintah memang akan menambah kuota Pertalite untuk mengamankan pasokan akhir tahun ini, eksekusinya perlu dilakukan secara hati-hati.
Penyebabnya, lanjut Yusuf, distribusi dan realisasi penyaluran bensin RON 90 tersebut telah melampaui kuota di delapan provinsi.
“Langkah yang lebih tepat adalah mengoptimalkan realokasi antarwilayah, kemudian menyiapkan tambahan terbatas sebagai cadangan apabila permintaan akhir tahun melampaui perkiraan,” ujarnya.
Cara tersebut dinilainya lebih terukur alih-alih menambah volume kuota secara nasional dalam jumlah besar.
Perbanyak Tambahan
Dari perspektif pakar energi, praktisi senior industri migas Hadi Ismoyo justru menyarankan angka penambahan stok Pertalite yang lebih tinggi, yakni sekitar 17% dari kuota tahunan, dengan memperhitungkan estimasi lonjakan konsumsi saat Nataru 2026.
Menurut perhitungan Hadi, peralihan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) masyarakat dari Jenis Bahan Bakar Umum (JBU) atau nonsubsidi ke JBKP bergerak di kisaran 10% hingga 25%.
“Dengan mempertimbangkan Nataru juga, akan sangat longgar kalau penambahan kuota di sekitar 17%,” ujar Hadi, yang juga Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama Cendana (PJUC).
Besaran angka tersebut dinilainya sangat aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan yang mendadak, di luar periode Nataru, serta mencegah terulangnya kelangkaan BBM pada kemudian hari.
“Kita cukup aman dan tidak deg-degan lagi kalau tiba-tiba ada lonjakan demand. Toh, ini juga bagian dari rencana pemerintah untuk menambah cadangan strategis agar tidak terjadi berita kelangkaan yang bisa menghancurkan image pemerintah,” beber Hadi.
Namun, dia tidak menampik rekomendasi sebesar itu mengandung risiko tinggi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tentu akan membengkak demi menutupi dana untuk tambahan volume JBKP.
Apalagi, lanjutnya, geopolitik di Timur Tengah masih diliputi ketidakpastian. Harga minyak global memang sedikit turun, tetapi masih di level tinggi sekitar US$80—US$90/barel.
“Artinya beban subsidi juga akan tetap tinggi,” kata Hadi.
Dia juga mengatakan cadangan strategis nasional perlu ditambah hingga melebihi 20 hari, dengan membangun kapasitas tambahan dalam bentuk tank farm atau floating storage and offloading (FSO); fasilitas terapung berbentuk kapal atau tongkang.
“Bekerja sama antara Pertamina dan swasta nasional dengan term and condition yang win-win solution,” tuturnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut ikhtisar penambahan volume Pertalite tahun ini sudah dikantongi pemerintah, tetapi dia enggan mengungkapkan berapa besarannya.
"[Volume penambahan Pertalite disediakan] untuk Desember saja. Tahun depan sedang dihitung lagi," sebutnya ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas telah menambah kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar sebesar 7,8% menjadi 20,27 juta kl, dari alokasi awal sebesar 18,64 juta kl.
Kuota subsidi solar ditambah lantaran konsumsi BBM jenis tersebut melonjak antara 15% hingga 17% dari rerata penyaluran normal.
"Pemerintah sudah menyetujui dengan tambahan kurang lebih sekitar 7,8%. Jadi ada tambahan konsumsinya. Dari 18,64 juta kl menjadi 20,27 juta kiloliter," ujar Wahyudi dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD, yang dilihat secara daring Selasa (10/11/2026).
Dalam perkembangannya, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Mars Ega Legowo mengungkapkan perseroan telah menambah pasokan Pertalite sebanyak 13.600 barel untuk menjaga stok hingga Desember 2026.
Mars Ega mengakui cadangan Pertalite atau bensin dengan angka oktan atau research octane number (RON) 90 itu masih didatangkan dari impor, sedangkan permintaan domestik atas JBKP telah naik 13%.
“Sejak Oktober kami mencoba meningkatkan ketahanan stok Pertalite karena terjadi pergeseran permintaan sebesar 13%. Kita sudah menambah cadangan pasokan kurang lebih 13.600 barel untuk memastikan ketahanan stok produk Pertalite sampai dengan Desember,” ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Untuk mencegah kekurangan pasokan di rantai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terulang lagi, Mars Ega mengatakan perseroan telah mengantisipasinya dengan merekonfigurasi nozzle Pertalite di SPBU Pertamina.
“Sehingga mudah-mudahan akan menambah jalur antrean Pertalite di SPBU. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah untuk penambahan kuota Solar bersubsidi dan Oktober sudah mendapatkan penegasan kuota disetujui penambahannya,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Emma Sri Martini memaparkan perseroan mencatatkan penjualan bahan bakar baik segmen penugasan atau public service obligation (PSO) maupun non-PSO mencapai 53 juta kl per semester I-2026.
Perinciannya, penjualan BBM PSO tercatat sebanyak 31,2 juta kl dan non-PSO 21,8 juta kl.
“Penjualan produk non-PSO di bawah target karena adanya fenomena shifting konsumsi masyarakat ke produk PSO,” terangnya.
Adapun, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp500 triliun pada akhir 2026, naik dari pagu awal sejumlah Rp338 triliun.
Suahasil menyebut alasan dinaikannya anggaran subsidi dan kompensasi tersebut dikarenakan semakin naiknya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP).
"Karena kita mengambil situasi bahwa pada 2026 ini ada peningkatan harga ICP. Maka ketika laporan semester itu kita naikkan ke Rp500 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) November, Selasa (3/11/2026).
-- Dengan asistensi Rosmayanti
(wdh)
