Dalam tahapan awal, MPR membutuhkan waktu sekitar tiga hari untuk menggelar rapat dan mempersiapkan surat pemberitahuan resmi kepada presiden mengenai kekosongan jabatan Wapres.
Setelah menerima surat tersebut, presiden memiliki waktu maksimal 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wapres kepada MPR.
"Jadi, jangka waktu 60 hari itu dipahami bukan berarti harus 60 hari, tetapi selambat-lambatnya 60 hari," sebut Yusril.
Hal serupa berlaku untuk tenggat waktu 14 hari bagi presiden. Menurut dia, Presiden Prabowo dapat mengajukan dua nama calon kapan saja, setelah menerima surat pemberitahuan dari MPR, tanpa harus menunggu hingga batas waktu tersebut berakhir.
Menurut Yusril, pemerintah dan MPR ingin mempercepat proses pengisian jabatan tersebut. Namun, tahapan awal masih menunggu keputusan MPR mengenai waktu pelaksanaan rapat untuk menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wapres.
"Memang ada sedikit hambatan karena presiden memiliki perjalanan ke luar negeri, tetapi masih ada rentang waktu 14 hari bagi presiden untuk mengajukan calon dan proses ini berjalan," ujarnya.
Terkait kandidat pengganti Gibran, Yusril menegaskan penentuan dua nama sepenuhnya menjadi wewenang Prabowo.
Presiden juga berpeluang berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
"Keputusan akhir ada di tangan beliau," pungkasnya.
Adapun, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini terjadi usai Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR dan Presiden Prabowo Subianto, pagi tadi.
"Mas Gibran menyampaikan maksud dari kedatangannya menemuin kami semua [pimpinan] MPR. Yang maksudnya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Wakil Presiden RI," kata Ketua MPR Ahmad Muzani dikutip, Kamis (12/11/2026).
"Surat yang sama menurut beliau [Gibran] juga sudah disampaikan ke Presiden RI Prabowo Subianto."
Alasan Mundur
Gibran lantas angkat suara mengenai alasannya mengundurkan diri dari jabatan Wapres Indonesia. Keputusan ini murni merupakan keputusan pribadi demi kepentingan negara.
Pengunduran diri ini pun bukan karena polemik ijazah pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). Ia mengaku seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan sudah diserahkan ke pengadilan.
"Namun, ada hal yang lebih penting dari jabatan, posisi, atau pembuktian diri. Ada masa di mana seseorang pemimpin harus berani mengambil keputusan untuk menempatkan kepentingan yang lebih besar di atas kepentingannya sendiri karena kedewasaan bernegara bukan tentang mempertahankan posisi tetapi keberanian melepaskan demi kepentingan negara yang lebih besar," ungkap Gibran melalui rekaman video, dikutip Kamis (12/11/2026).
Gibran mengundurkan diri usai sederet polemik berkaitan ijazahnya kian santer mencuat ke publik. Diketahui Gibran diberatkan dua putusan yang memberatkan.
Pertama, Mahkamah Konstitusi (MK) menguji suket pendidikan Gibran dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusannya, MK menilai tak bisa menemukan bukti dan keberadaan fisik ijazah Gibran yang menunjukkan telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajatnya.
Kedua, di Mahkamah Agung, juga kemudian menguatkan putusan MK saat mengetok kasasi nomor 742 K/TUN/2026. Majelis kasasi menilai Suket yang dikeluarkan Direktorat Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tak sah dan batal demi hukum.
Hal ini berarti, Suket yang menyatakan Gibran telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA atau sederajatnya tersebut tak pernah ada.
Ada dua putusan lembaga peradilan tertinggi ini memicu usulan pemakzulan Gibran sebagai Wapres. Sekitar 120 anggota DPR menandatangani usulan Hak Mengajukan Pendapat (HMP). Namun, usulan ini tidak berlanjut karena Gibran memutuskan mundur.
(mef/ros)
