Status APL tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperjelas karena berkaitan dengan mekanisme pengawasan dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap kegiatan pemanfaatan kayu.
Kendati suatu lahan berstatus APL, status tersebut tidak dengan sendirinya menentukan siapa pemegang hak atas tanah atau membuktikan bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan kayu telah memenuhi ketentuan.
Pihak penggugat juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari kegiatan penebangan pohon di kawasan yang memiliki kontur berbukit.
Menurut tim hukum, sebagian lokasi penebangan memiliki lereng curam yang dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko erosi dan mengganggu aliran air di kawasan sekitarnya.
Atas dasar itu, penggugat meminta instansi berwenang memeriksa status lahan, ketentuan dokumen lingkungan, dan pelaksanaan penebangan di lapangan.
Persoalan tersebut muncul ketika Pengadilan Negeri Balige masih memeriksa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Huala Sinurat dan Riduan Sinurat terkait penguasaan lahan sekitar 110 hektare di Desa Sinarsabungan, Kabupaten Toba.
Sebelumnya, tim hukum ahli waris melaporkan adanya kegiatan penebangan pohon pinus di kawasan tersebut sejak awal Oktober 2026.
Aktivitas itu dipersoalkan karena status penguasaan lahan masih menjadi objek pemeriksaan pengadilan.
Hingga kini, belum terdapat hasil pemeriksaan resmi yang dapat memastikan adanya pelanggaran lingkungan dalam kegiatan tersebut. Status dokumen lingkungan serta tanggapan pihak pelaksana penebangan juga masih memerlukan konfirmasi.
(red)
