Pihak ahli waris kemudian mempertanyakan dasar penguasaan lahan, legalitas pemanfaatan pohon, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan penebangan tersebut.
Persoalan menjadi kompleks karena status kepemilikan tanah hingga kini masih menjadi objek gugatan perdata.
Tim hukum penggugat juga mempertimbangkan langkah hukum terkait kegiatan penebangan. Namun, penerapan ketentuan pidana memerlukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai hak atas tanah, status kawasan, dan dasar kegiatan pemanfaatan kayu.
Lahan yang disengketakan berada di Desa Sinarsabungan, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba.
Dalam gugatan yang diajukan Huala Sinurat dan Riduan Sinurat, tanah seluas sekitar 110 hektare tersebut diklaim sebagai bagian dari wilayah adat Raja Pagi Sinurat yang secara keseluruhan mencapai sekitar 263 hektare.
Pihak penggugat meminta pengadilan mengembalikan objek perkara kepada keturunan dan ahli waris Raja Pagi Sinurat.
Di tengah berlangsungnya proses hukum, laporan penebangan tersebut menambah persoalan baru bagi pihak ahli waris yang berupaya mempertahankan kondisi tanah sengketa.
Belum terdapat konfirmasi independen mengenai jumlah pohon yang ditebang, nilai ekonomi kayu, maupun legalitas aktivitas tersebut. Keterangan dari pihak yang melakukan penebangan dan instansi berwenang diperlukan untuk memastikan duduk perkara.
(red)
