Berbeda dengan pelayanan kesehatan dasar, kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengembangan akan disesuaikan dengan jenis layanan yang ingin diselenggarakan oleh masing-masing klinik.
Kemenkes juga mengatur bahwa tenaga kesehatan yang bertugas di klinik harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Namun, untuk tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan dasar, SIP-nya melekat pada Puskesmas. Adapun tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan pengembangan mengikuti ketentuan praktik mandiri.
Pelayanan Terbatas dari Perawat dan Bidan
Klinik Desa/Kelurahan Merah Putih tetap dapat memberikan sejumlah layanan pengobatan terbatas. Pelayanan ini dapat dilakukan oleh perawat dan/atau bidan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pengobatan terbatas tersebut mencakup pemberian obat sederhana untuk kasus dengan gejala ringan dan tanpa tanda bahaya, penanganan kasus lanjutan yang telah memiliki diagnosis dokter, serta penanganan berdasarkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Contohnya, Manajemen Terpadu Balita Sakit dan pemberian tablet tambah darah.
Selain pemberian obat sederhana, layanan yang dapat diberikan juga meliputi perawatan luka, pemberian kontrasepsi, serta penanganan pertama dalam kondisi kegawatdaruratan.
Namun, terdapat batasan kewenangan bagi perawat dan bidan dalam memberikan pelayanan tersebut. Mereka harus mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Puskesmas, yang dapat berbentuk surat keputusan khusus, resep sebelumnya, prosedur operasional standar (SOP) internal, maupun instruksi lisan atau tertulis yang terdokumentasi.
"Dalam pelaksanaannya, perawat dan bidan tidak diperbolehkan membuat diagnosis baru, mengubah jenis maupun jumlah obat, serta memberikan obat berisiko tinggi. Apabila ditemukan pasien dengan kondisi yang membutuhkan penanganan dokter, klinik harus merujuk pasien tersebut ke Puskesmas,"bunyi ketentuan tersebut.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan aturan mengenai pelayanan Klinik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) tak mewajibkan adanya dokter masih tahap pembahasan.
Menurutnya, klinik yang belum memiliki dokter tetap dapat memberikan pelayanan dengan melibatkan tenaga kesehatan lain. Namun, pedoman teknis atau petunjuk praktis pelayanannya akan dibedakan sesuai dengan ketersediaan dokter.
"Kalau tidak ada dokternya bagaimana? Bisa menggunakan paramedis lain, tetapi tentu guideline atau petunjuk praktisnya berbeda antara yang ada dokter dan tidak ada dokternya," kata Dante di Jakarta, dikutip Rabu (11/11).
Dante menambahkan, penempatan dokter di klinik KDMP nantinya akan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Pasalnya, hingga saat ini masih terdapat Puskesmas yang belum memiliki dokter sehingga pemenuhan tenaga medis di fasilitas kesehatan tersebut perlu diprioritaskan.
"Jadi nanti kita lihat daerah per daerahnya. Untuk daerah Puskesmasnya, belum semua Puskesmas ada dokter-dokternya. Kita masih kurang dokter, kita masih perlu yang di Puskesmas. Nanti sisanya, kemudian yang masih bisa dijangkau dokter di Koperasi Merah Putih tersebut, kita akan tempatkan," jelasnya.
(dec/spt)
