Laporan, yang diterbitkan oleh BNEF pada Rabu, mengkaji usulan kebijakan AS, Eropa, dan Asia untuk mempercepat koneksi ke jaringan listrik serta membatasi dampak lingkungan dari pertumbuhan pusat data.
"Memasok listrik ke pusat data melalui jaringan listrik saat ini akan menghasilkan emisi CO₂ yang lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pembangkit gas di lokasi pusat data, baik di AS maupun Eropa," tulis para penulis laporan tersebut.
"Oleh karena itu, menjaga agar pusat data tetap terhubung dengan jaringan listrik utama di negara-negara maju merupakan pilar utama dalam memastikan operasional tetap ramah lingkungan."
Laporan BNEF ini dirilis bertepatan dengan dimulainya Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Dampak lingkungan dari ekspansi pusat data diperkirakan akan menjadi salah satu topik pembahasan di antara para pemimpin dunia, pejabat pemerintah, dan eksekutif industri keuangan yang tengah mencari cara untuk mempercepat transisi ke energi yang lebih bersih.
Para bankir telah menyatakan bahwa AI akan menjadi bagian dari "setiap diskusi" di KTT tersebut. Meski demikian, skala dampak AI terhadap iklim masih sulit untuk diukur secara pasti.
Menurut estimasi BNEF, permintaan listrik untuk pusat data diperkirakan akan meningkat empat kali lipat pada 2035, mencapai sekitar 7% dari total konsumsi listrik global.
Laporan BNEF, yang disusun atas permintaan Bloomberg Philanthropies, mengevaluasi tujuh jenis kebijakan yang dirancang untuk mempercepat koneksi pusat data ke jaringan listrik.
Empat di antaranya terbukti efektif dalam mempercepat proses koneksi tersebut, sedangkan hanya dua kebijakan yang terbukti memiliki dampak langsung terhadap peningkatan pasokan energi bersih bagi pusat data.
"Intinya, semua bergantung pada kebutuhan masing-masing pasar listrik," ujar Musfika Mishi, analis BNEF sekaligus salah satu penulis laporan tersebut.
Sebagai contoh, di PJM Interconnection—operator jaringan listrik terbesar di AS—terdapat defisit pasokan yang sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan "memprioritaskan kebijakan yang tidak hanya mempercepat koneksi pusat data ke jaringan listrik, tetapi juga menambah pasokan ke jaringan tersebut," jelasnya.
Mishi menuturkan bahwa tidak semua kebijakan yang dianalisis dalam laporan ini dirancang secara eksplisit untuk membuat pasokan listrik pusat data lebih ramah lingkungan.
Namun, di pasar negara maju, koneksi ke jaringan listrik umumnya lebih baik bagi iklim daripada mengandalkan pembangkit listrik mandiri di lokasi pusat data.
Laporan tersebut juga mengakui sebagian besar kebijakan untuk mempercepat koneksi ke jaringan listrik masih terlalu baru untuk dinilai efektivitasnya dalam memangkas waktu tunggu atau mengurangi emisi.
Meski demikian, kebijakan-kebijakan yang diusulkan mewakili langkah penting dalam mengatasi tantangan untuk meningkatkan kapasitas pusat data tanpa memicu lonjakan emisi gas rumah kaca.
"Ada keseimbangan yang harus dicapai antara keterjangkauan, keandalan, dan keberlanjutan—trilema klasik. Menurut saya, dalam beberapa tahun terakhir, fokusnya lebih condong ke aspek keterjangkauan dan keandalan daripada keberlanjutan," kata Derrick Flakoll, analis BNEF sekaligus salah satu penulis laporan tersebut.
"Saya kira di beberapa wilayah seperti AS, di mana hasil Pemilu beragam, isu-isu ini akan terus menjadi tema utama."
BNEF juga meneliti pertumbuhan pusat data di pasar negara berkembang. Di wilayah ini, tantangannya sering kali terletak pada upaya mengalihkan sistem kelistrikan ke energi yang lebih bersih, sembari memperluas infrastruktur yang diperlukan untuk memenuhi permintaan baru.
Di India, misalnya, hal ini berarti menambah kapasitas transmisi dan gardu induk lokal dengan cepat agar mampu mengimbangi perkembangan pusat data. Di Malaysia, pertumbuhan pusat data diperkirakan akan meningkatkan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas yang sudah ada dalam waktu dekat.
(bbn)
