Data global menunjukkan resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian pada 2021. Sementara itu, kondisi tersebut juga berkaitan dengan sekitar 4,71 juta kematian lainnya di seluruh dunia.
Ancaman ini tidak hanya menyasar pasien dengan penyakit tertentu, tetapi juga berbagai kelompok masyarakat. Mulai dari bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu setelah melahirkan, petani, hingga kelompok lanjut usia.
Untuk memperkuat pengendalian AMR, Indonesia telah memasukkan agenda tersebut ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Pemerintah juga menetapkan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan di sektor kesehatan.
Direktur ReAct Asia Pacific Dr. S.S. Lal menilai tantangan terbesar pengendalian resistansi antimikroba saat ini bukan lagi terletak pada penyusunan komitmen, melainkan penerapannya di lapangan.
Dia menyoroti masih adanya kesenjangan antara deklarasi dan pelaksanaan, termasuk kesesuaian rencana dengan anggaran serta penerapan pedoman dalam praktik peresepan antibiotik.
Menurutnya, penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab perlu diperkuat agar obat tersebut tetap efektif dalam mengatasi infeksi. Salah satu pendekatannya melalui antimicrobial stewardship atau tata kelola penggunaan antibiotik yang tepat.
Lal menegaskan pengendalian resistansi antimikroba tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara maupun kementerian. Ancaman tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan negara agar upaya pencegahannya berjalan efektif.
“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya.
Isu tersebut turut menjadi pembahasan dalam konferensi yang dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara. Forum itu membahas tujuh pokok bahasan, mulai dari percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, hingga penerapan pendekatan One Health.
Pendekatan One Health menekankan pentingnya kerja sama sektor kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan karena penyebaran resistansi antimikroba dapat terjadi melalui berbagai jalur dan tidak terbatas pada fasilitas kesehatan.
Seluruh hasil pembahasan konferensi akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief. Dokumen tersebut akan menjadi bahan rekomendasi dan evaluasi bersama menjelang pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2029.
(dec/del)
