Dia menambahkan, pemerintah masih membahas sejumlah aspek terkait operasional klinik tersebut termasuk soal tenaga medis.
Pembahasan juga mencakup regulasi, kerja sama dengan BPJS Kesehatan, sistem pembayaran, akses masyarakat terhadap pelayanan, hingga ketersediaan dokter di setiap daerah.
"Ini sedang dilakukan pembahasannya. Nanti kalau sudah final, kita sampaikan," ujarnya.
Adapun ketentuan mengenai tenaga kesehatan Klinik Desa/Kelurahan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/737/2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Klinik Desa/Kelurahan dan Apotek Desa/Kelurahan.
Dalam Bab V mengenai Sumber Daya Klinik Desa/Kelurahan, Kemenkes membedakan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan kelompok pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan pengembangan.
Untuk pelayanan kesehatan dasar, tenaga yang dibutuhkan terdiri atas dua tenaga kesehatan, yakni satu orang perawat vokasi atau ners dan satu orang bidan vokasi atau bidan profesi. Selain itu, klinik juga didukung dua orang kader kesehatan.
Tenaga kesehatan tersebut dapat berasal dari penugasan Puskesmas, pemerintah desa, maupun Klinik Desa/Kelurahan Merah Putih. Sementara itu, kader kesehatan berasal dari penugasan pemerintah desa atau kelurahan.
Adapun kebutuhan tenaga kesehatan untuk pelayanan pengembangan disesuaikan dengan jenis layanan yang ingin diselenggarakan oleh masing-masing klinik.
Kemenkes juga mengatur bahwa tenaga kesehatan yang bertugas harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Untuk pelaksana pelayanan kesehatan dasar, SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan melekat pada Puskesmas.
Sementara itu, kader kesehatan yang bertugas harus memiliki kemampuan literasi, menguasai 25 kecakapan kader kesehatan, berdomisili di desa atau kelurahan setempat, serta ditunjuk oleh kepala desa atau lurah dengan persetujuan kepala klinik.
(dec/del)
