“Jadi jadi kan artinya, karena Pak Yusril yang belakangan keluar dari kamar Presiden dan saya sendiri saksinya. Itu tentu yang benar Pak Yusril. Apalagi saya seminggu lalu, dua jam dipanggil Bapak Presiden menjelaskan situasi nasional, jadi saya lebih yakin bahwa Pak Yusril yang benar,” ujarnya.
Pernyataan Syahganda berseberangan dengan keterangan Gibran sehari sebelumnya. Gibran mengatakan Prabowo memberikan sejumlah masukan saat keduanya bertemu di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1,” kata Gibran.
Gibran juga menyebut perlunya berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait dokumen pendidikannya.
Prasetyo mengatakan Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Dia juga menyebut Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
“Di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran. Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara,” kata Prasetyo.
Di sisi lain, Yusril sebelumnya menilai Gibran sudah tidak memiliki peluang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap putusan MK dan MA terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.
Menurut Yusril, putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, putusan MA juga telah berkekuatan hukum tetap. Dia menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan PK terhadap putusan MA karena bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.
“Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara,” kata Yusril di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Yusril juga menilai upaya membawa kembali persoalan tersebut ke PTUN tidak memiliki kegunaan hukum. Sebab, objek yang dipersoalkan telah berkaitan dengan perkara yang diputus MA.
Dia bahkan memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan persidangan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran karena objek sengketanya dinilai sudah tidak ada lagi.
(mef/ain)
