Persiapan yang dibutuhkan di antaranya infrastruktur, sumber daya manusia (SDM), dan tentu saja modal untuk menjalankan tugas tersebut.
"Kalau tekMIRA banyak yang harus dibenahi karena transformasi dari badan penelitian ke badan usaha. Termasuk penyiapan tenaga kerja yang kompeten, sistem, dan lain-lain," ungkap Rizal.
Apalagi, lanjut Rizal, pastinya dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Banyak tahapan yang mesti dilalui sebelum operasional pertambangan bisa dimulai.
Sejumlah kajian juga terlebih dahulu harus dilakukan, seperti eksplorasi sumber daya dan cadangan, studi kelayakan atau feasibility Study (FS), analisis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal), rencana reklamasi (RR), rencana pascatambang (RPT), juga rencana induk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (RIPPM).
"Ini akan membutuhkan waktu yang relatif lama. Setelah itu dibutuhkan beberapa saat untuk konstruksi; baik infrastruktur tambang, pelabuhan maupun kantor untuk karyawannya," tuturnya.
Rizal pun berpendapat dampak pengelolaan tambang oleh tekMIRA pada industri tambang dan produksi komoditas untuk 2027 tidak terlalu signifikan, karena prosesnya masih begitu panjang.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan BLU tekMIRA bakal memiliki kewenangan mengelola IUP yang dikembalikan ke negara.
Berdasarkan materi Ditjen Minerba Kementerian ESDM dalam agenda Minerba Convex 2026, ditegaskan bahwa tekMIRA dapat berperan dalam pengelolaan wilayah pertambangan yang dikembalikan kepada negara.
Sementara itu, tambang yang dapat dikelola tekMIRA merupakan tambang yang dikembalikan ke negara akibat penciutan atau pencabutan IUP.
Dalam hal ini, tekMIRA turut dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha dalam mengelola IUP tersebut.
"BLU tekMIRA dapat berperan dalam pengelolaan wilayah pertambangan yang dikembalikan kepada negara, antara lain akibat penciutan atau pencabutan IUP/IUPK, termasuk melalui kerja sama dengan badan usaha," sebagaimana tertulis dalam materi tersebut yang dipresentasikan Selasa (3/11/2026).
Lebih lanjut, Ditjen Minerba Kementerian ESDM menilai kebijakan tersebut berpotensi membuat wilayah eks IUP kembali masuk dalam kegiatan pengelolaan dan produksi.
Ditjen Minerba juga bakal memperhatikan kesiapan badan usaha mitra, infrastruktur, serta rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Ditjen Minerba memandang tambahan pasokan tersebut nantinya perlu diselaraskan dengan kebutuhan dan kondisi pasar, serta pengelolaannya perlu diarahkan untuk memberikan nilai tambah dan penerimaan negara.
(ros/wdh)
