Meski demikian, kata dia, Gibran menghormati proses politik yang bisa terjadi di DPR. Menurut dia, seluruh proses atau hak konstitusi anggota legislatif sah untuk digunakan.
Namun, dia menyoal apa alasan DPR menggunakan hak politiknya untuk menggugat posisi Gibran sebagai Wapres. Dia juga curiga beberapa proses bergulir hanya untuk kepentingan pribadi atau golongan semata.
Toh, Andi hakul yakin suasana kebatinan masyarakat Indonesia sebenarnya tak mempersoalkan jabatan kliennya. Dia pun menilai, dalam pemilu, masyarakat memilih pasangan calon yaitu Prabowo-Gibran sebagai satu paket; bukan tersendiri masing-masing.
Pada saat ini, menurut dia, yang terjadi adalah adanya sekelompok orang yang berupaya untuk melengserkan Gibran. Mereka, kata dia, berupaya menggantikan Gibran dengan jagoan atau tokoh pilihannya sendiri dengan menghalalkan segala cara dan isu.
Termasuk isu legalitas surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran saat maju sebagai cawapres pada Pemilu 2024. Padahal, kata Andi, sejumlah ahli sudah menjelaskan adanya perbedaan dominan antara kurikulum Indonesia dengan sejumlah negara lain.
Berbekal isu tersebut, menurut dia, kelompok yang sama kemudian mencoba mendesak DPR untuk melakukan pemakzulan. Padahal, kata dia, DPR saja belum menerima salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung.
Gibran, menurut Andi, menghormati seluruh proses yang berjalan di DPR pada saat ini. Di sisi lain, dia juga yakin DPR tetap bisa menjalankan mandatnya secara terhormat dengan tak terpengaruh dengan desakan kelompok-kelompok yang tak bertanggung jawab.
"Apa yang dilakukan oleh mereka-mereka itu yang kita lihat berusaha terus untuk me-downgrade Presiden ke-7 [Jokowi] dan juga Wakil Presiden [Gibran] ya dengan segala cara dan segala jalan," kata Andi.
"Tapi kalau proses hukum itu berjalan, monggo, silakan saja. Tapi saya punya keyakinan bahwa itu akan dipertimbangkan yang sematang-matangnya oleh anggota dewan [DPR]. Kita ikuti saja secara konstitusi."
(mef/frg)
