Keduanya memenangkan Pilkada Solo setelah mengalahkan pasangan independen Bagyo Wahyono-FX Supardjo. Kemenangan ini menjadi langkah awal Gibran memasuki pemerintahan.
- Resmi menjabat Wali Kota Solo pada 26 Februari 2021
Gibran resmi menjabat Wali Kota Solo periode 2021–2024, didampingi Teguh Prakosa sebagai wakil wali kota. Sebelumnya, Gibran dikenal sebagai pengusaha kuliner dan belum memiliki pengalaman dalam jabatan pemerintahan.
Selama menjabat, namanya semakin dikenal di tingkat nasional, sekaligus mulai diperhitungkan dalam bursa politik menjelang Pemilu 2024.
- Mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada Oktober 2023
Nama Gibran mulai menguat sebagai kandidat pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.
Peluang tersebut terbuka setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023. Putusan itu memberikan pengecualian batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.
Putusan tersebut menuai kontroversi karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan paman Gibran. Belakangan, Majelis Kehormatan MK (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat terkait penanganan perkara tersebut.
Gibran Rakabuming Raka juga secara de facto dinyatakan keluar dari PDI Perjuangan (PDIP) pada 26 Oktober 2023, setelah resmi mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto pada 25 Oktober 2023.
Pencalonan tersebut juga memunculkan perdebatan mengenai dinasti politik dan pengaruh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi Pemilu 2024.
- Memenangkan Pemilihan Presiden 2024 pada 14 Februari 2024
Pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024. Berdasarkan rekapitulasi nasional KPU, keduanya memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional.
Kemenangan tersebut kemudian menjadi dasar penetapan pasangan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.
- Dilantik sebagai wakil presiden pada Oktober 2024
Setelah hampir 2 tahun menjabat, isu terkait ijazah pun bergulir di pengadilan.
Hingga akhirnya pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
- Gibran Mundur dari Wapres pada 12 November 2026
Sebanyak 120 anggota DPR yang berasal dari nyaris seluruh fraksi di lembaga legislatif tersebut resmi mengajukan usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap keabsahan Gibran sebagai Wakil Presiden. Awalnya, DPR akan mengambil keputusan soal usulan HMP pada Rapat Paripurna Sore ini. Namun, Gibran lebih dulu menyampaikan surat pengunduran diri kepada Prabowo dan MPR saat pagi hari
(spt/frg)
