"Begitu sudah mengajukan ke Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan yang penting sudah mengeluarkan surat setuju, maka K/L bisa melakukan lelang dini. Lelang cepat," jelasnya.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah menargetkan pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat kembali berjalan pada Januari 2027 atau paling lambat Februari 2027.
"Jangan terjadi stagnan karena masalah administrasi keuangan dan kesediaan keuangan, stagnan, baru kita kerja bulan April, Mei, Juni. Kasihan masyarakat makin lama menunggu," tutur Tito.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (27/10/2026) sore.
Salah satu isi dari pertemuan keduanya yakni membahas mengenai pembiayaan penanganan pasca bencana banjir bandang di Sumatra meliputi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terjadi akhir tahun 2025 silam.
Menteri Keuangan Suahasil mengatakan pertemuan ini juga ditujukan untuk memastikan program pemulihan bencana Sumatra yang telah dimulai pada 2026 tetap berlanjut hingga tuntas pada 2028.
Di samping itu, ia juga menekankan bahwa setiap program penanganan bencana yang sudah direncanakan akan memperoleh alokasi anggaran yang memadai agar pelaksanaannya dapat berlanjut sesuai rencana.
"Karena itu kita pastikan anggarannya ada, dan anggaran yang telah ditetapkan oleh APBN 2027 digunakan pioritasnya salah satunya adalah untuk kegiatan ini," jelas Suahasil ditemui awak media, Selasa petang.
Sebagai catatan saja, pemerintah disebut telah menyusun rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra selama tiga tahun dengan total kebutuhan anggaran sekitar Rp100,1 triliun.
(prc/ell)
