Bloomberg Technoz, Jakarta – Analis komoditas menyarankan pemerintah memprioritaskan penerbitan izin pemurnian bijih bauksit menjadi alumina untuk pabrik pengolahan yang terintegrasi dengan tambang, alih-alih ke smelter standalone atau pemegang izin usaha industri (IUI).

Analis komoditas dan Presiden Komisaris HFX International Berjangka Sutopo Widodo memandang kebijakan tersebut, jika dilakukan, dapat mencegah terulangnya kasus berlebihnya kapasitas produksi smelter seperti yang terjadi di proyek penghiliran nikel.

Selain langkah tersebut, Sutopo menilai diperlukan adanya penyeragaman beban fiskal di seluruh fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit—baik untuk pemegang izin usaha industri (IUI) maupun fasilitas terintegrasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP).

Sutopo juga menyarankan agar terdapat pengawasan harga jual bijih bauksit ke smelter yang terhubung ke sistem kementerian, agar praktik pembelian bijih dibawah harga patokan mineral (HPM) yang merugikan penambang dapat teratasi.

“Agar tidak terulang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sejak sekarang. Pertama, tetapkan aturan smelter terintegrasi lebih dulu. Kedua, samakan beban fiskal di seluruh rantai agar tidak ada yang memilih izin tertentu hanya demi menghindari PNBP, dan berikan insentif berdasarkan kedalaman produk, bukan sekadar karena membangun smelter,”  kata Sutopo kepada Bloomberg Technoz, Jumat (23/10/2026).