“Dengan HPM lama, celahnya sangat lebar. Selisih ini setara sekitar Rp65 triliun per tahun. Inilah inti kekhawatiran BPK,” kata Yayan kepada Bloomberg Technoz, Kamis (22/10/2026).
Pajak Minimum
Di sisi lain, penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT) sebesar 15% bagi grup perusahaan multinasional besar diperkirakan dapat menambah penerimaan sekitar US$230 per metrik ton nikel.
Dia juga mengungkapkan jika bea keluar (BK) untuk produk olahan nikel jadi dilakukan, penerimaan negara juga bakal bertambah.
Dia mencontohkan, BK sebesar 5% untuk NPI dapat meningkatkan porsi penerimaan negara menjadi 19% dari nilai produk, tetapi berpotensi menekan margin smelter.
“Bea keluar 5% untuk NPI, bila jadi diterapkan, menaikkan bagian negara menjadi 19%, tetapi memangkas margin smelter dari sekitar US$1.540 menjadi US$620 per metrik ton,” tegas dia.
Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti bahwa belum terlaksananya pengawasan lintas kementerian/lembaga (K/L) atas penjualan produk tambang ke smelter standalone atau pemegang IUI belum memadai.
Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2026 yang diterbitkan BPK.
Selain itu, BPK menilai belum terdapat peraturan menteri tentang kriteria smelter terintegrasi yang berpotensi berdampak pada pemilihan skema usaha karena perbedaan perlakukan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Untuk itu, BPK memandang penjualan komoditas atau bijih ke smelter standalone belum terawasai secara memadai dan terdapat potensi tak terlaksananya pengenaan PNBP.
“Tata kelola hilirisasi mineral dan pengawasan penjualan produk tambang ke smelter belum memadai. Akibatnya, potensi tidak terlaksananya pengenaan dan pengawasan PNBP sektor minerba, khususnya yang berasal dari transaksi penjualan komoditas ke smelter standalone secara memadai,” tulis BPK dalam IHPS I-2026.
Lebih lanjut, BPK merekomendasikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri ESDM yang mengatur kriteria dan mekanisme verifikasi kegiatan operasi produksi yang terintegrasi dengan smelter.
Kemudian, BPK merekomendasikan Menteri ESDM meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian untuk mengimplementasikan mekanisme pengawasan terpadu atas penjualan bijih ke smelter IUI.
“Dengan sistem e-PNBP dan SIINas sehingga proses rekonsiliasi dan verifikasi lintas sistem dapat dilakukan secara real time dan andal untuk mengoptimalkan penerimaan PNBP,” ungkap BPK.
Adapun, IUP diterbitkan dan menjadi tanggung jawab Kementerian Kementerian ESDM. IUP diberikan untuk perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan pemurnian nikel di konsesi yang dimiliki.
Sementara itu, terdapat juga perusahaan nikel yang tidak terintegrasi dan mengantongi izin lain berupa IUI yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. IUI diberikan untuk perusahaan smelter nikel yang tidak memiliki wilayah tambang dan mengandalkan pasokan dari perusahaan lain.
Sekadar informasi, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat saat ini terdapat 422 IUP nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel.
Secara terperinci, 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 pabrik hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
Kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun.
Sebagai catatan, Kementerian Perindustrian mencatat sampai dengan Maret 2024, Indonesia memiliki total 44 smelter nikel yang beroperasi di bawah binaan Ditjen ILMATE. Lokasi terbanyak berada di Maluku Utara dengan kapasitas produksi 6,25 juta metrik ton per tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk 19 smelter nikel yang sedang dalam tahap konstruksi, serta 7 lainnya yang masih dalam tahap studi kelaikan atau feasibility study (FS). Dengan demikian, total proyek smelter nikel pemegang IUI di Indonesia per Maret 2024 mencapai 70 proyek.
(azr/wdh)
