Bloomberg Technoz, Jakarta – Rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengontrol kapasitas produksi smelter nikel Indonesia dinilai rawan memberatkan operasional fasilitas standalone pemegang izin usaha industri (IU) hingga berpotensi membuat rugi.

Analis komoditas dan Founder Traderindo Wahyu Laksono berpendapat rencana Kementerian ESDM mengetatkan moratorium smelter nikel penghasil produk antara (intermediate) memang bakal efektif menahan laju ekspansi kapasitas agar tidak memperparah surplus global.

Akan tetapi, rencana pengetatan produksi produk antara nikel secara ketat juga berisiko membebani operasional smelter.

Wahyu menjelaskan smelter nikel pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) memiliki struktur biaya tetap dan belanja modal awal yang tinggi, serta karakteristik tungku listrik menuntut operasional berjalan terus-menerus pada tingkat utilitas optimal.

Dengan demikian, dia menilai jika utilitas smelter dipangkas secara paksa demi menekan volume produksi; biaya per unit atau cash per ton akan melonjak karean efisiensi energi menurun drastis.