“Bagi smelter independen yang tidak terintegrasi langsung dengan konsesi tambang sendiri, pemangkasan output tanpa diimbangi kenaikan harga jual produk olahan akan langsung menggerus margin laba hingga ke zona negatif,” kata Wahyu kepada Bloomberg Technoz, Kamis (22/10/2026).
Dia memandang jika hal tersebut terjadi maka arus kas smelter berpotensi terganggu untuk membayar bunga utang perbankan dan biaya perawatan fasilitas pemurnian dan pengolahannya.
Biaya per Unit
Dihubungi secara terpisah, analis komoditas dan Presiden Komisaris HFX International Berjangka Sutopo Widodo juga menilai rencana Menteri ESDM tersebut memberikan risiko untuk smelter standalone, yakni dapat menaikkan biaya per unit saat produksi turun.
Sutopo memandang moratorium smelter hanya menghentikan kapasitas baru, sedangkan masalah yang terjadi adalah kapasitas eksisting sudah terlampau tinggi.
Dia mencatat terdapat sekitar 79 smelter di Indonesia yang membutuhkan bijih sekitar 415 juta metrik ton, sementara kuota produksi dalam RKAB 2026 telah dipangkas menjadi sekitar 260—270 juta metrik ton.
“Jadi produksi sebenarnya sudah dibatasi lewat kuota. Pengendalian langsung di smelter menambah disiplin pasokan logam. Risikonya biaya per unit naik saat pemanfaatan turun, smelter mandiri berbiaya tinggi paling rentan,” kata Sutopo kepada Bloomberg Technoz, Kamis (22/10/2026).
Untuk diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia baru-baru ini berencana memperketat moratorium pembangunan fasilitas smelter nikel baru yang menghasilkan produk setengah jadi atau antara.
Hal ini dilakukan meskipun kebijakan moratorium smelter nikel baru sejatinya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
"Ke depan, untuk industri yang terlalu banyak menghasilkan bahan baku setengah jadi, kami akan laporkan ke Presiden. Penting bagi kita untuk mulai memilih mana industri yang tetap dilanjutkan dan mana yang perlu dimoratorium, supaya pengelolaan sumber daya alam tidak gila-gilaan," kata Bahlil dalam agenda Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).
Bahlil menjelaskan pemerintah saat ini tengah memetakan industri pemurnian nikel yang berhak beroperasi secara berkelanjutan dan industri yang perlu dibatasi agar tidak terjadi eksploitasi cadangan mineral secara berlebihan.
"Smelter nikel yang ada sekarang mayoritas produknya baru 50%—60%, belum sampai produk hilir, masih setengah jadi. Bahan baku itu dibawa ke luar negeri untuk diproses, lalu kita mengimpornya kembali dalam bentuk barang jadi," ujar Bahlil.
Selain faktor nilai tambah, evaluasi terhadap kapasitas smelter juga dilakukan untuk mencegah penggelembung pasokan (oversupply) yang berisiko menekan harga logam nikel di pasar internasional.
Meskipun kebutuhan pasokan mineral mentah untuk smelter domestik diperkirakan mencapai 320 juta ton—melebihi produksi nasional yang saat ini berkisar antara 260 hingga 270 juta ton—pemerintah enggan menuruti permintaan pasar secara mentah-mentah.
Dia menambahkan pemerintah siap mengatur volume produksi smelter yang beroperasi guna menjaga kestabilan harga dan mengamankan cadangan nikel nasional untuk jangka panjang.
"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita banjiri pasar, nanti barang kita murah. Berbeda dengan sawit yang bisa di-replanting dan berbuah terus, nikel dan batu bara kalau diambil tidak bisa tumbuh lagi. Jadi tolong, ini harus kita jaga secara berkelanjutan untuk masa depan bangsa," tutupnya.
Sekadar informasi, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat saat ini terdapat 422 IUP nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel.
Secara terperinci, sebanyak 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi RKEF, 10 pabrik hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
Kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta metrik ton per tahun.
Sebagai catatan, Kementerian Perindustrian mencatat sampai dengan Maret 2024, Indonesia memiliki total 44 smelter nikel yang beroperasi di bawah binaan Ditjen ILMATE. Lokasi terbanyak berada di Maluku Utara dengan kapasitas produksi 6,25 juta metrik ton per tahun.
Jumlah tersebut belum termasuk 19 smelter nikel yang sedang dalam tahap konstruksi, serta 7 lainnya yang masih dalam tahap studi kelaikan atau feasibility study (FS). Dengan demikian, total proyek smelter nikel pemegang IUI di Indonesia per Maret 2024 mencapai 70 proyek.
(wdh)
