"menurut saya pertumbuhan ekonomi itu belum cukup berkualitas untuk mengangkat daya beli di masyarakat," kata Esther dalam agenda diskusi publik Indef secara hybrid, Selasa (20/10/2026).
Selain itu, ia menilai pertumbuhan investasi belum cukup kuat dalam menciptakan lapangan kerja. Persoalan tersebut menjadi tantangan di tengah banyaknya PHK dan penutupan industri.
Penerimaan Negara Terancam
Pada saat yang sama, Esther juga menyoroti persoalan penerimaan negara, terutama pajak. Menurut dia, pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara, dengan kontribusi sekitar 80% terhadap total penerimaan. Sementara, sekitar 65% belanja negara ditopang oleh penerimaan pajak.
Namun, dia menilai rasio pajak atau tax ratio yang terus menurun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
"Nah ini juga pekerjaan rumah besar, jadi bukan hanya meningkatkan kepatuhan pajak, tax compliance, tetapi kita juga harus berpikir bagaimana bisa menciptakan investasi yang kondensif sehingga dunia usaha ini tetap bisa hidup dan sehingga mereka bisa bayar pajak," ujarnya.
Esther menilai besarnya jumlah pekerja informal juga berpotensi membatasi basis penerimaan pajak. Sebab, pekerja informal umumnya tidak tercakup dalam mekanisme pemotongan pajak penghasilan seperti pekerja formal.
Sebagai catatan saja, Kementerian Keuangan melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat sebesar Rp1.6078 triliun. Angka ini meningkat 24,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp1.295,3 triliun.
Namun, porsinya baru 68,2% dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepanjang tahun ini.
Rinciannya, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas juga tumbuh 17,6% menjadi Rp809,3 triliun atau mencapai 70,1% dari target. Kemudian, PPh Migas juga tumbuh tinggi mencapai 128,2% menjadi Rp43,6 triliun atau 79% dari sepanjang tahun ini.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) juga naik menjadi Rp683,3 triliun atau 38,6% dari target yang dipatok dalam APBN tahun ini.
Sementara penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya mengalami penurunan 48,6% menjadi Rp71,4 triliun. Angka tersebut juga masih 46,8% dari target APBN yang dipatok sepanjang tahun ini.
Pada bagian lain, hingga triwulan III-2026 total realisasi investasi Indonesia mencapai Rp528,7 triliun. Sementara itu, total investasi dari Januari sampai September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun atau 75,4% dari target. Total penyerapan tenaga kerja mencapai 2.194.496 orang
Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai sekitar Rp761,4 triliun atau 49,5%, sedangkan penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp777,8 triliun atau 50,5%.
Berdasarkan wilayah, kontribusi Jawa mencapai 49,4% atau sebesar Rp759,8 triliun, sedangkan luar Jawa mencapai 50,6% atau sebesar Rp779,4 triliun.Berdasarkan wilayah, kontribusi Jawa mencapai 49,4% atau sebesar Rp759,8 triliun, sedangkan luar Jawa mencapai 50,6% atau sebesar Rp779,4 triliun.
Untuk Penanaman Modal Asing alias PMA, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan nilai Rp139,2 triliun atau 17,9%.
Selanjutnya, investasi PMA di Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua sebesar Rp110 triliun atau 14,1%, kemudian Maluku Utara Rp91,9 sebesar triliun atau 11,8%, DKI Jakarta sebesar Rp89,1 triliun atau 11,5%, dan Kalimantan Barat sebesar Rp42,7 triliun atau 5,5%.
(lav)
