Selain itu, muncul pula pertanyaan dari sisi hukum: Apakah Trump memiliki wewenang untuk mengizinkan impor energi dari Rusia, padahal undang-undang AS melarang hal tersebut?
Apa yang disepakati oleh AS dan Rusia?
Serangan Ukraina terhadap aset energi Rusia mendorong Moskwa untuk memberlakukan larangan ekspor atas sebagian besar bahan bakar diesel, avtur, dan bensin pada Juli.
Namun, menurut Kremlin, Putin kini menyatakan bahwa Rusia siap “memasok minyak dan produk minyak bumi ke pasar AS maupun pasar global.”
Trump menyebutkan bahwa Rusia akan memasok sekitar 2,2 juta barel bahan bakar solar ke pasar Amerika dan global, dengan jumlah lebih lanjut yang akan menyusul dalam beberapa bulan ke depan.
Pada 9 Oktober, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) di bawah Departemen Keuangan AS—yang mengelola dan menegakkan sanksi-sanksi AS—mengeluarkan izin untuk memfasilitasi impor bahan bakar solar ke negara tersebut.
Izin ini berfungsi sebagai pengecualian terhadap regulasi AS yang sebelumnya ditetapkan sebagai bagian dari berbagai sanksi terhadap Rusia selama beberapa tahun terakhir.
Selanjutnya, dengan alasan “kepentingan nasional,” Trump mengeluarkan perintah eksekutif pada 16 Oktober yang menangguhkan penerapan tarif baru berskala besar terhadap ekspor energi Rusia—tarif yang sebelumnya diamanatkan dalam undang-undang yang ia tandatangani sebulan sebelumnya.
Undang-undang tersebut sedianya akan mengenakan tarif sebesar 500% untuk semua impor produk energi Rusia ke AS, termasuk bahan bakar diesel, mulai 18 Oktober.
Lantas, apa masalah hukumnya?
Meskipun izin dari OFAC dan perintah eksekutif Trump telah menangguhkan sejumlah sanksi, kebijakan tersebut tampaknya tidak mencabut Undang-undang Tahun 2022 yang disahkan oleh Kongres dan ditandatangani oleh Presiden saat itu, Joe Biden, yang dikenal sebagai Ending Importation of Russian Oil Act (Undang-Undang Penghentian Impor Minyak Rusia).
Undang-undang tersebut melarang impor bahan bakar dari Rusia, termasuk solar.
Berdasarkan undang-undang ini, Presiden AS memang dapat memberikan pengecualian atas larangan tersebut, tetapi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu yang saat ini belum terpenuhi, yaitu; setelah berkonsultasi dengan komite-komite di Kongres, Presiden harus menyatakan secara resmi bahwa Rusia telah setuju untuk menarik pasukannya dan menghentikan permusuhan militer di Ukraina, serta bahwa Rusia tidak lagi menjadi ancaman langsung bagi negara anggota NATO mana pun.
“Keputusan Presiden Trump untuk mengizinkan impor bahan bakar solar Rusia ke AS bertentangan langsung dengan undang-undang tersebut,” ungkap sekelompok legislator dari kedua partai (Demokrat dan Republik) yang duduk di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.
Anggota DPR Lloyd Doggett, seorang Demokrat dari Texas, bahkan menyatakan lebih jauh bahwa Trump telah “melanggar secara langsung” hukum federal.
Peter Harrell, seorang cendekiawan tamu di Institute of International Economic Law, Georgetown, mengatakan bahwa meskipun Pemerintah AS memiliki wewenang untuk membatalkan perintah eksekutif sebelumnya, dia meyakini bahwa pengecualian yang diberikan oleh Departemen Keuangan melanggar hukum federal.
Dia menambahkan, jika dia diminta memberikan saran kepada perusahaan energi AS terkait dengan impor yang diumumkan tersebut, dia “akan menyarankan untuk menghindarinya.”
Beberapa anggota parlemen, termasuk Senator Roger Wicker—seorang anggota Partai Republik dari Mississippi—menyatakan bahwa mereka tidak yakin kesepakatan impor solar tersebut akan terealisasi.
Apakah Kongres memiliki langkah hukum jika Gedung Putih tetap melanjutkan kesepakatan tersebut?
Pada 16 Oktober, sekelompok anggota Partai Demokrat dan seorang anggota Partai Republik di DPR mengajukan rancangan undang-undang untuk memblokir impor solar dari Rusia.
Namun, pengesahan undang-undang tersebut akan sulit dilakukan di Kongres yang dikuasai oleh Partai Republik, dan Trump kemungkinan besar akan memvetonya.
Harrell—yang turut menyusun bagian dari perintah eksekutif 2022 untuk melarang impor energi tertentu dari Rusia saat menjabat sebagai direktur senior untuk ekonomi internasional di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden—mengatakan bahwa kecil kemungkinan Kongres atau pihak lain dapat mencegah impor tersebut terjadi.
Menurut Harrell, Departemen Kehakiman di bawah pemerintahan Trump kemungkinan besar tidak akan menuntut dugaan pelanggaran hukum tersebut, dan pihak bea cukai pun kemungkinan akan membiarkan pengiriman itu masuk ke Amerika Serikat.
Akankah ekspor Rusia dapat meredakan harga solar?
Para pakar energi menyatakan bahwa pelonggaran larangan ekspor solar oleh Rusia dapat membantu mendinginkan pasar solar global, tetapi tidak akan menyelesaikan guncangan pasokan yang terjadi.
Hal ini dikarenakan guncangan tersebut berakar pada perang di Timur Tengah, di mana kapasitas penyulingan yang penting masih belum dapat beroperasi.
Jumlah solar dari Rusia yang disebutkan oleh Trump hanya akan memberikan peningkatan terbatas pada pasokan global.
Selain itu, karena kapasitas penyulingan Rusia masih rentan terhadap serangan Ukraina, terdapat risiko bahwa negara tersebut akan kembali memberlakukan larangan ekspor.
(bbn)
