Upaya ini dilakukan untuk menambah jumlah kapal yang tersedia guna mengangkut minyak mentah, sekaligus meningkatkan pasokan yang sempat terganggu akibat konflik yang melibatkan Iran serta penutupan efektif Selat Hormuz.
Pemerintahan Trump tengah menjalankan proses persetujuan untuk memberikan status legal kepada kapal-kapal tertentu, ujar Wright.
Dia menepis anggapan bahwa AS sekadar mencabut sanksi terhadap kapal tanker yang mengangkut minyak mentah dari negara-negara seperti Rusia atau Iran.
“Kami mengubah kapal tanker ‘gelap’ [ilegal] menjadi kapal tanker yang sah,” kata Wright. “Tidak ada pencabutan sanksi.”
Langkah ini diambil di tengah upaya Partai Republik di AS dalam menghadapi para pemilih yang mencemaskan kenaikan harga bahan bakar, hanya beberapa minggu menjelang pemilihan paruh waktu (midterm elections).
Harga bensin dan diesel melonjak menyusul konflik di Timur Tengah, yang menambah beban bagi para pemilih yang memang sudah khawatir mengenai keterjangkauan harga.
Wright memperkirakan terdapat sekitar 1.600 kapal dalam “armada gelap” global yang terdiri dari kapal-kapal tanker yang terkena sanksi.
Upaya pemerintahan Trump untuk mengubah kapal-kapal tersebut menjadi kapal yang sah pada akhirnya dapat menambah “puluhan” atau bahkan “ratusan” kapal tanker ke dalam armada legal, ujarnya.
Risiko dalam mengangkut minyak melalui selat tersebut telah menyebabkan biaya pengiriman melonjak tajam.
Biaya pengangkutan minyak dari Teluk Persia ke Asia Timur kini lebih dari enam kali lipat dibandingkan sebelum konflik terjadi.
Menurut Signal Ocean, penyedia data pelayaran, lebih dari 40% dari total sekitar 850 kapal tanker minyak mentah berukuran sangat besar atau very large crude carriers (VLCC) di dunia saat ini berada di Teluk Persia atau dalam jarak tempuh beberapa hari pelayaran dari wilayah tersebut.
Selain itu, dalam wawancara yang mencakup berbagai topik tersebut, Wright mengungkapkan bahwa salah satu alasan pemerintahan Trump bersedia bekerja sama dengan Presiden Rusia Vladimir Putin—untuk melepas pasokan diesel Rusia ke pasar global—adalah sebagai insentif bagi Kremlin agar mengakhiri perang dengan Ukraina. Langkah ini sendiri menuai banyak kritik.
“Jika Anda bisa memproduksi diesel lebih banyak daripada yang Anda konsumsi, Anda bisa mengekspornya ke seluruh dunia. Nah, bagaimana cara mereka melakukannya? Mereka bisa mengakhiri konflik di Ukraina,” ujar Wright.
“Itu akan menjadi nilai tambah yang nyata. Mereka bisa mencapai kesepakatan gencatan senjata di sektor energi dengan pihak Ukraina dan memperbaiki kilang-kilang minyak mereka, atau mereka bisa mengurangi konsumsi bahan bakar diesel untuk kegiatan perang. Jadi, jika mereka mengubah perilaku mereka—yang mana semua langkah ini mengarah pada perdamaian dalam konflik tersebut—maka akan tersedia surplus bahan bakar diesel yang bisa mereka ekspor ke pasar global.”
(bbn)
