"Apakah karena HP? Bukan, itu persoalan penegakan hukum. Persoalan di bawah bagaimana kemudian Pak Lurah atau Pak RW, Pak RT itu karena sesuatu alasan misalnya [justru] orang-orangnya dia yang dimasukkan [ke daftar bansos], tapi yang lain enggak [masuk daftar bansos] gitu kan. Itu sama sekali bukan soal HP," jelasnya.
Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa pemberian HP yang dilengkapi akun digital ini kepada setiap warga negara Indonesia diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Menaggapi ini, Akhmad juga menilai pembukaan rekening bank secara massal tidak harus disertai pengadaan HP. Pemerintah kata dia, dapat memanfaatkan fasilitas yang sudah tersedia, seperti kartu ATM, untuk mendukung akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Selain mempertanyakan manfaatnya, Akbar menyoroti risiko tambahan biaya bagi penerima bantuan. Menurutnya, kepemilikan HP belum tentu otomatis membuat masyarakat mampu mengoperasikan perangkat tersebut.
"Nanti udah beli HP, habis itu harus beli pulsa. Siapa yang beli pulsanya? Gitu kan? Nggak bisa. Nah itu ide nggak jelas," terangnya.
APBN Masih Tertekan
Dari sisi fiskal, Akhmad menilai pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam menambah program belanja baru. Dia mengingatkan bahwa anggaran negara harus membiayai berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran bunga utang hingga program prioritas pemerintah.
Dia menyebut APBN memiliki keterbatasan ruang fiskal karena harus menanggung beragam belanja, sementara pemerintah juga melakukan pemangkasan anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah.
Dirinya bahkan mempertanyakan penggunaan istilah efisiensi untuk kebijakan pemangkasan anggaran apabila belanja yang dikurangi hanya dialihkan ke program lain yang belum tentu memberikan hasil lebih baik.
"Beberapa hari yang lalu kan ada surat dari Menkeu kan kepada semua kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi kan? Udah [cukup] ngapain mentingin HP? Apa yang mau dilakukan?" tegasnya.
Sebelumnya, adik Presiden Prabowo Subianto yang juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah memberikan HP yang dilengkapi akun digital kepada setiap warga negara Indonesia.
Program pemberian HP ini, kata dia, sebagai bagian dari upaya digitalisasi bansos dan perluasan akses masyarakat terhadap layanan perbankan.
Sejalan dengan itu, pemerintah turut berencana mengubah mekanisme penyaluran Bansos. Bantuan yang selama ini diberikan dalam bentuk uang tunai nantinya akan disalurkan langsung ke masyarakat melalui HP mereka.
"Setiap warga negara akan diberikan ponsel yang dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersimpan di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing," kata Hashim dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menurut dia, digitalisasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus membantu pemerintah menghimpun penerimaan dari aktivitas ekonomi yang selama ini belum tercatat secara optimal.
Di sisi lain, Hashim mengatakan pemerintah berupaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, mengingat sekitar 30% penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank.
Dalam pelaksanaannya, Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia ditugaskan untuk menyediakan rekening bagi masyarakat yang belum terhubung dengan sistem perbankan.
(prc/ell)
