Hal ini dapat menurut BPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pemanfaatan sistem informasi dan koordinasi aktif dengan pemda.

Selain itu BPK juga meminta pemerintah untuk menegaskan kriteria batasan ukuran kapal bagi nelayan kecil dalam rangka pemungutan PNBP perikanan tangkap, dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan.

(ell)