Ketika restitusi dicairkan pada kuartal IV, terutama bersamaan dengan meningkatnya pengembalian PPN eksportir dan penyelesaian kewajiban pajak badan, penerimaan bersih dapat turun dan defisit melebar tanpa ada tambahan belanja baru.
Meski demikian, Yusuf menyebut bahwa hal ini bukan berarti seluruh restitusi yang belum cair akan otomatis menjadi tambahan defisit. Besarnya dampak tergantung pada stok restitusi yang masih menunggu pembayaran dan kapan pembayaran tersebut dilakukan.
“Masalahnya, rincian stok restitusi yang belum cair tidak tersedia dalam rilis Agustus. Jadi risikonya bisa diidentifikasi, tetapi belum bisa dihitung secara presisi,” katanya.
Ruang Penerimaan Tak Cukup Besar
Yusuf menyebut tekanan tersebut menjadi penting karena ruang penerimaan pajak sendiri tidak terlalu lebar. Sampai Agustus, penerimaan pajak baru Rp1.409 triliun atau 59,8% dari target Rp2.357,7 triliun.
Dengan proyeksi akhir tahun sekitar Rp2.310,8 triliun, penerimaan pajak masih berpotensi kurang sekitar Rp47 triliun dari target, bahkan sebelum memperhitungkan kemungkinan restitusi tambahan.
“Bea dan cukai juga hanya tumbuh 7,8%. Artinya, bantalan penerimaan dari sisi pajak tidak terlalu besar jika tekanan restitusi meningkat pada kuartal IV,” kata Yusuf.
Yusuf bilang, PNBP memang masih menjadi penyangga yang cukup kuat. Realisasinya sudah mencapai 94,8% dari target dan tumbuh 41,7%.
Jika harga minyak bertahan di sekitar 100 dolar AS per barel, penerimaan dari sektor sumber daya dapat memberikan tambahan ruang.
Namun, manfaatnya tidak seluruhnya menjadi ruang fiskal bersih karena kenaikan harga energi juga dapat meningkatkan kebutuhan subsidi dan kompensasi. Jadi, kenaikan PNBP membantu, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan risiko tekanan pada defisit.
Realokasi Harus Selektif
Dalam kondisi seperti ini, realokasi belanja perlu dilakukan secara selektif. Yusuf bilang, yang dimaksud bukan memangkas bantuan sosial yang sudah berjalan seperti PKH, PIP, KIP Kuliah, atau Makan Bergizi Gratis.
Sampai Agustus, belanja perlindungan dan dukungan sosial tersebut sudah mencapai sekitar Rp134,2 triliun. Mengurangi penyaluran yang sudah terikat justru berisiko menekan konsumsi rumah tangga pada saat pemerintah ingin menjaga momentum pertumbuhan.
Ruang yang lebih rasional ada pada belanja yang belum memiliki keterikatan kontraktual kuat dan secara realistis tidak akan terserap sampai akhir tahun.
Ia memaparkan saat ini belanja pemerintah pusat baru mencapai 56,9% dari pagu Rp3.149,7 triliun. Belanja kementerian dan lembaga baru Rp912,4 triliun atau 60,4% dari pagu Rp1.510,5 triliun, sementara belanja nonkementerian baru 53,6% dari pagu Rp1.639,2 triliun.
“Di sinilah penyisiran anggaran menjadi penting. Sisa belanja modal untuk proyek yang belum terkontrak atau secara teknis tidak mungkin selesai tahun ini lebih masuk akal untuk ditunda atau dialihkan daripada memangkas program yang langsung menopang konsumsi,” katanya.
Belanja barang dan jasa yang sifatnya perjalanan dinas, rapat, atau pengadaan yang belum mendesak juga memiliki ruang efisiensi. Sebaliknya, belanja pegawai yang sudah mencapai 72,3% dan transfer ke daerah 72,8% relatif lebih kaku sehingga bukan sumber utama realokasi.
Tetapi, Yusuf mengingatkan, pemerintah harus membedakan antara anggaran yang benar-benar tidak akan terserap dan anggaran yang hanya terlambat secara administratif.
Menurutnya, jika proyek yang sebenarnya masih akan berjalan pada November dan Desember dipindahkan sekarang, belanja itu pada akhirnya tetap muncul. Dampaknya hanya bergeser waktunya dan tekanan terhadap defisit tetap ada.
(ell)
