"Itu tidak terfokus pada komponen apa saja, tapi yang jelas digunakan untuk mengurangi beban jemaah haji," tutur dia.
Pemberian subsidi tersebut sebelumnya diutarakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dari total ongkos biaya haji secara keseluruhan atau BPIH.
Untuk 2027, pemerintah bersama DPR sepakat menetapkan ongkos BPIH sebesar Rp Rp98.466.351 Dari jumlah tersebut, bipih (ongkos yang dibayar oleh jemaah) sebesar Rp54.317.360,07.
Jumlah tersebut merupakan asumsi US$1 setara Rp17.500, dan juga 1 Riyal setara Rp4.666,7. Dasco juga memastikan kuota haji tahun 2027 tidak berubah, yakni 221.000, dengan porsi 92% merupakan jemaah haji reguler.
"Sudah berkomunikasi dengan bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan subsidi sebesar Rp3 juta untuk bipih," ujar Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat bersama di DPR, Rabu (7/10/2026).
Ongkos yang dibayarkan jemaah senilai Rp54,3 juta tersebut kemudian dikurangi biaya setoran awal senilai Rp25 juta, serta saldo nilai manfaat sebesar Rp3,4 juta ke masing-masing rekening virtual jemaah.
Dengan demikian, maka per jemaah akan menanggung pelunasan Bipih sebesar Rp26,43 juta. Namun, dengan adanya subsidi sekitar Rp3 juta itu, maka jemaah hanya akan membayar sekitar Rp23,43 juta.
"Dengan subsidi Rp3 juta, maka jemaah cukup melunasi Rp23,43 juta per jemaah," jelas Dasco.
Penetapan tersebut dibacakan dalam kesimpulan dan kesepakatan rapat antara DPR dan Kemenhaj di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta hari ini, Rabu (7/10/2026).
(ain)
