"Kita dapat pertimbangkan untuk meminimalisir atau bahkan memoratorium industri setengah jadi, sementara yang kita dorong adalah industri dengan produk hilir langsung, supaya terjadi shifting struktur ekonomi," lanjut Bahlil.
Selain faktor nilai tambah, evaluasi terhadap kapasitas smelter juga dilakukan untuk mencegah penggelembung pasokan (oversupply) yang berisiko menekan harga nikel pasar internasional.
Meskipun kebutuhan pasokan mineral mentah untuk smelter domestik diperkirakan mencapai 320 juta ton—melebihi produksi nasional yang saat ini berkisar antara 260 hingga 270 juta ton—pemerintah enggan menuruti permintaan pasar secara mentah-mentah.
"Sekalipun kebutuhan smelter tinggi, kita harus melihat supply and demand global. Kalau kita ikuti terus permintaan smelter, harga nikel kita pasti jatuh. Kalau harganya jatuh, pemerintah dan pengusaha sama-sama tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal," kata Bahlil.
Dia menambahkan pemerintah siap mengatur volume produksi smelter yang beroperasi guna menjaga kestabilan harga dan mengamankan cadangan nikel nasional untuk jangka panjang.
"Kalau harganya lagi anjlok, jangan kita banjiri pasar, nanti barang kita murah. Berbeda dengan sawit yang bisa di-replanting dan berbuah terus, nikel dan batu bara kalau diambil tidak bisa tumbuh lagi. Jadi tolong, ini harus kita jaga secara berkelanjutan untuk masa depan bangsa," tutupnya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM memproyeksi realisasi produksi bijih nikel sepanjang tahun ini bakal mencapai sekitar 290 juta metrik ton (mt), atau lebih tinggi dari kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 sebanyak 260—270 juta mt.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Ditjen Minerba Kementerian ESDM Cecep Mochammad Yasin menyatakan proyeksi tersebut dihitung dengan mempertimbangan rata-rata produksi bijih nikel hingga kuartal III-2026.
Dia menyatakan besaran proyeksi produksi bijih nikel sekitar 290 juta mt pada tahun ini tidak begitu jauh dengan realisasi tahun lalu sebanyak 320,37 juta mt.
“Forecast-nya tercapai hampir sama dengan yang tahun lalu. Kalau dilihat dari forecast secara ini ya, secara performance masing-masing perusahaan. Hampir sama sih, sekitar di angka 290an [juta mt],” kata Cecep kepada awak media usai agenda BIG Downstream Insight, Selasa (6/10/2026).
Dalam kaitan itu, dia menyatakan kebutuhan bijih smelter di Indonesia saat ini mencapai sekitar 320 juta mt. Dia meyakini kekurangan pasokan bijih tersebut dapat teratasi dengan stok yang dimiliki saat ini.
Cecep memperkirakan stok bijih nikel nasional pada akhir 2025 mencapai sekitar 40 juta mt, sehingga tidak terdapat defisit bijih yang terjadi.
“Sebenarnya kalau kita lihat ke angka 2025 akhir itu, mereka punya stok sekitar mendekati 40 juta ton. Mereka bilang kurang itu untuk menjamin kepastian target tahun depan ada ketakutan kayak dulu-dulu,” ungkapnya.
Sekadar catatan, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mencatat realisasi serapan bijih nikel sepanjang Januari—Juni mencapai 120,6 juta mt atau setara 46,2% dari kuota produksi dalam RKAB 2026 sejumlah 260—270 juta mt.
Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mencatat saat ini terdapat 422 izin usaha pertambangan (IUP) nikel aktif yang memasok 79 fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel.
Dia menjelaskan 79 smelter tersebut terdiri atas 55 fasilitas pirometalurgi berteknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), 10 pabrik hidrometalurgi berbasis high pressure acid leach (HPAL), 10 penghasil nickel matte, dan 6 smelter baja nirkarat terintegrasi.
Dia mencatat kebutuhan bijih nikel 79 smelter tersebut—jika beroperasi pada kapasitas penuh — dapat mencapai 415 juta mt per tahun.
“Hingga Juni 2026, konsumsi bijih domestik tercatat sekitar 120,06 juta ton, atau kurang lebih 46,2% dari kuota yang disetujui. Sementara itu, kebutuhan 79 fasilitas hilirisasi apabila seluruhnya beroperasi pada kapasitas penuh diperkirakan dapat mencapai sekitar 415 juta ton per tahun,” kata Meidy melalui keterangan tertulis, Senin (20/7/2026).
Kendati begitu, Meidy menilai kekurangan bijih nikel di atas kertas tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan menaikkan RKAB secara menyeluruh. Dia menyarankan persetujuan revisi RKAB harus berbasis aspek teknis.
(smr/wdh)
