Sudaryono mengatakan dari hasil uji coba sementara, BGN mendapat laporan bahwa tingkat makanan yang habis cukup baik. Siswa juga dapat mengambil makanan sesuai kebutuhan dan menambah makanan apabila masih tersedia.
“Sejauh ini, tadi saya dapat laporan, itu tingkat kehabisan makanannya bagus. Jadi kan artinya, lebih fresh ya, kemudian ada yang mungkin mau nambah, masih ada sisa, bisa nambah gitu, jadi waste-nya lebih sedikit ya karena prasmanan itu,” jelasnya.
Model tersebut, lanjut Sudaryono, terinspirasi dari praktik penyelenggaraan makan di sekolah di Jepang. Dalam sistem tersebut, makanan dapat dimasak di central kitchen untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah sekolah dan disajikan dalam kondisi hangat di kelas.
“Yang memasak ialah SPPG, central kitchen, sama. Saya juga meniru di Jepang juga sama,” ujarnya.
Menurut Sudaryono, tidak semua negara maju menempatkan dapur makan di dalam sekolah. Untuk sekolah dengan jumlah siswa besar, dapur dapat berada di lingkungan sekolah. Sementara untuk sekolah lainnya, makanan dapat diproduksi melalui central kitchen dan kemudian didistribusikan.
Ia mencontohkan model serupa dapat diterapkan di Indonesia, termasuk pada pesantren dengan jumlah santri yang besar. Jika jumlah penerima manfaat mencapai lebih dari 1.000 orang, dapur SPPG dapat dibangun di dalam lingkungan pesantren.
“Ya kalau sekolahnya besar, siswanya banyak, ada yang dimasak di sekolah. Sama kayak di kita kan sama. SPPG ada di dalam pesantren misalnya, karena pesantrennya lebih dari 1.000, dia bisa bikin dapur di dalam, itu sama aja sebetulnya,” kata Sudaryono.
BGN saat ini masih memperluas uji coba model prasmanan di sejumlah daerah. Sudaryono berharap penerapan sistem tersebut dapat dilakukan lebih luas setelah berbagai aspek pelaksanaan, termasuk kesiapan dapur dan sekolah, dievaluasi.
(dec/spt)
