Lebih lanjut, Yayan menerangkan, melalui penerapan skema ini, fleksibilitas operasional kilang dalam negeri dapat terjaga.
Jika pasokan atau spesifikasi minyak yang tiba tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak, Indonesia dapat langsung melakukan pertukaran kargo dengan negara tetangga tanpa harus menghentikan proses produksi kilang.
"Pertamina dapat menukar kargo dengan kilang Malaysia, Singapura, atau Thailand bila mutu atau jadwal tidak cocok, sehingga kilang tidak berhenti menunggu kapal," ujar Yayan.
Melalui perjanjian ini, setiap negara anggota berkomitmen memberikan alokasi bantuan minyak dalam situasi krisis.
Bantuan tersebut otomatis terpicu apabila salah satu atau beberapa negara mengalami penurunan pasokan minyak (shortage) setidaknya 10% dari kebutuhan normalnya.
“Bagi Indonesia, skema saling pinjam kargo [cargo swap] maupun pasokan darurat APSA sangat krusial untuk menjaga kontinuitas operasional kilang dalam negeri,” jelas Yayan.
Menurutnya, dengan konsumsi BBM nasional yang melampaui 1,5 juta hingga 1,6 juta barel per hari, gangguan jadwal kapal pengangkut berpotensi menciptakan efek domino pada stok BBM domestik.
Di sisi lain, kemampuan produksi minyak bumi mentah dalam negeri saat ini masih berada di kisaran 570.000 hingga 600.000 barel per hari (bph).
Kesenjangan pasokan yang mencapai lebih dari 900.000 barel per hari tersebut menjadikan ketergantungan impor minyak mentah dan bahan bakar jadi Indonesia sangat tinggi.
Kerja sama fleksibel dengan fasilitas kilang terdekat seperti Petronas di Malaysia, kilang Singapura, atau PTT di Thailand dapat memangkas waktu tunggu pengiriman (lead time).
“Pengalihan atau pertukaran spesifikasi minyak yang sesuai secara cepat sanggup meminimalkan risiko penghentian mendadak pada kilang-kilang Pertamina seperti Kilang Balikpapan atau Cilacap,” ungkapnya.
Secara finansial, aktivasi mekanisme APSA juga dapat menekan biaya logistik dan pinalti keterlambatan (demurrage) kapal impor yang kerap membengkak saat pasokan global tersendat.
“Efisiensi biaya pengapalan di kawasan ASEAN jauh lebih ekonomis dibandingkan harus mencari kargo spot darurat dari Timur Tengah atau Afrika,” tambahnya.
Kendati instrumen teknis Coordinated Emergency Response Measures (CERM) dalam APSA sudah dirancang sejak lama, implementasinya sering terganjal birokrasi dan ketidaksiapan protokol operasional antar BUMN migas di Asean.
Untuk itu, koordinasi intensif tingkat korporasi antara PT Pertamina (Persero) dengan BUMN migas kawasan Asean menjadi kunci utama.
Di samping memanfaatkan kerja sama teknis APSA, aktivasi skema ini sekaligus menjadi pendorong bagi pemerintah untuk memperkuat ketahanan cadangan penyangga energi atau operational and strategic petroleum reserves.
“Kalau dari laporan ESDM, saat ini, ketahanan stok operasional BBM nasional Pertamina rata-rata memang masih berada pada tingkat aman di kisaran 20 hari,” jelasnya.
Aktivasi Perjanjian Ketahanan Minyak Asean diyakini dapat menjadi jaring pengaman tambahan bagi Indonesia dalam menghadapi dinamika geopolitik global.
Sinergi konkret antarkilang di kawasan Asia Tenggara akan memastikan pasokan energi dalam negeri tetap stabil tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman di level 18 sampai 20 hari.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menegaskan kementerian bersama dengan pemerintah daerah (pemda) bekerja sama untuk memastikan pendistribusian ke masyarakat berjalan dengan lancar.
Hal ini dilakukan guna meminimalisasi adanya kejadian-kejadian yang tak diharapkan di lapangan.
"Dari sisi ketahanan stok, 18 sampai 20 hari selalu tersedia dan kami juga selalu bekerja sama dengan pemda untuk dalam rangka mitigasi kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan," ujar Loade dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (5/10/2026).
Apabila terdapat antrean yang terjadi di lapangan, Laode mengatakan kondisi itu terjadi bukan karena adanya kekosongan stok BBM. Melainkan adanya faktor El Niño yang menyebabkan pendistribusian BBM terhambat.
"Jadi, kalaupun kemudian terjadi antrean, antrean lebih disebabkan bukan karena ketahanan stok, tetapi karena salah satunya, misalnya adalah kondisi El Niño," katanya.
Di sisi lain, Laode juga mengakui Indonesia kehilangan sekitar 25% sumber impor minyak mentah, usai konflik antara Iran–Amerika Serikat (AS) pecah di Timur Tengah.
Laode menyatakan kondisi tersebut membuat Indonesia harus memutar otak dalam mencari pasokan minyak mentah di pasar global.
"Sejak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak, Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? [Hal] yang dilakukan sekarang adalah kita melakukan hunting," kata Laode dalam agenda yang sama.
Laode mengungkapkan proses impor minyak yang dilakukan Indonesia saat ini diubah, yakni tak lagi menunggu penawaran dari pemasok melalui tender.
Dia mengungkapkan PT Pertamina (Persero) mencari negara yang memiliki kelebihan pasokan minyak mentah dan menawarnya untuk dibeli secara langsung.
"Kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya," ujar Laode.
(smr/wdh)
