Dia menambahkan kemacetan dan durasi mengantre yang memakan waktu berjam-jam telah berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.
"Ketika masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan solar, tentu ada dampak ekonomi. Waktu terbuang, biaya operasional meningkat, dan aktivitas masyarakat ikut terganggu," tegasnya.
Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Provinsi Lampung. Kelangkaan BBM telah bergeser dari sekadar masalah antrean di SPBU menjadi ancaman serius bagi sektor transportasi dan logistik.
Dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lampung, terungkap bahwa waktu tunggu truk untuk mendapatkan bahan bakar dapat jenis solar dapat mencapai 24 jam.
Wakil Ketua Umum Kadin Lampung, Romi J. Utama, mengindikasikan adanya dugaan masalah pengelolaan dalam rantai pasok BBM antara alokasi kuota dan realisasi pasokan yang sampai ke SPBU.
Dia menegaskan makin lama armada mengantre, makin melonjak pula biaya operasional yang ditanggung pelaku usaha.
"Dari pengamatan kami di lapangan, satu truk bahkan bisa mengantre hingga 24 jam, padahal kegiatan ekonomi terus berputar. Ada distribusi, pengangkutan, pengiriman barang, transportasi orang, hingga logistik yang semuanya membutuhkan kecepatan. Biaya yang tadinya A bisa berubah menjadi A+. Inilah yang menjadi keresahan kami," ungkap Romi melalui kanal resmi Kadin Lampung, Senin (5/10/2026).
Pemerintah Provinsi Lampung sendiri telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi ke pemerintah pusat sebesar 15% dari kuota yang ditentukan sepanjang tahun ini.
Dikutip dari Radar Lampung, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lampung Budhi Darmawan mengonfirmasi usulan tersebut telah disampaikan dan pihaknya masih menunggu surat persetujuan resmi.
Dia menjelaskan, meski penyaluran pasokan berjalan stabil, tingkat permintaan masyarakat di Provinsi Lampung tetap sangat tinggi.
“Ada titik-titik antrean mulai sedikit mengurai setelah aparat Polda melakukan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di lapangan,” ungkap dia.
Di Sumatra Utara, khususnya di Kota Medan, kelangkaan bahan bakar tidak hanya menimpa jenis BBM bersubsidi seperti Bio Solar dan Pertalite, melainkan sudah meluas ke jenis nonsubsidi seperti Pertamax RON 92.
Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan, Robi Barus, mendesak Pemerintah Kota Medan untuk tidak tinggal diam dan segera berkoordinasi aktif dengan pihak Pertamina guna memastikan keterjaminan pasokan.
"Saat ini kelangkaan BBM di Medan tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi saja, tetapi BBM non subsidi seperti Pertamax 92 juga sudah mulai langka di sejumlah SPBU. Kondisi kelangkaan BBM di Kota Medan yang terjadi saat ini sudah sangat menyusahkan dan merugikan masyarakat, maka Pemko Medan tidak boleh tinggal diam," tegas Robi Barus dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).
Ketua Fraksi PDIP DPRD Medan tersebut menilai kerugian yang dialami masyarakat, mulai dari pengemudi angkutan umum hingga pengemudi transportasi daring, sudah sangat besar baik secara materil maupun immateril.
Selain memukul pendapatan pekerja, antrean kendaraan di SPBU memicu kemacetan parah di berbagai ruas jalan.
Untuk itu, dia meminta Dinas Perhubungan Kota Medan ikut turun tangan mengatur lalu lintas agar tidak semakin menyusahkan warga.
“Masyarakat juga mengeluhkan banyaknya waktu yang terbuang hanya untuk mengantre pengisian BBM. Kemacetan parah karena antrean di SPBU juga sangat mengganggu pengguna jalan lainnya, ini semua harus menjadi perhatian Pemko Medan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan antrean pembelian BBM di sejumlah daerah terjadi karena efek samping kondisi El Niño bukan karena kelangkaan stok.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kendala penyaluran BBM yang muncul di lapangan.
“Kami selalu bekerja sama dengan Pemda dalam rangka memitigasi kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan,” kata Laode dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipantau dari kanal resmi Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Laode menjelaskan kondisi El Niño yang saat ini tengah berlangsung menyebabkan sejumlah sungai mengalami penyurutan hingga mengering. Jalur sungai selama ini padahal menjadi salah satu akses pengiriman BBM menggunakan kapal.
Ketika kondisi sungai tidak memungkinkan dilalui kapal, distribusi BBM kemudian dialihkan menggunakan truk tangki.
Persoalannya, kapasitas angkut truk tidak sebesar kapal yang sebelumnya digunakan untuk mengirim BBM melalui jalur sungai.
Kondisi tersebut membuat pasokan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai sejumlah wilayah dan pada akhirnya memicu antrean.
“Truk ini kapasitasnya tidak sebesar kalau kita mengirimkan menggunakan kapal di sungai. Ini salah satu contoh kenapa terjadi antrean,” ujarnya.
Untuk itu, Laode menegaskan antrean yang terjadi di sejumlah daerah tidak serta-merta menunjukkan adanya kekurangan stok BBM.
Menurutnya, persoalan utama berada pada kelancaran distribusi di tengah kondisi cuaca yang berdampak pada jalur transportasi.
“Jadi, kalaupun kemudian terjadi antrean, antrean lebih disebabkan oleh kondisi El Niño, bukan karena ketahanan stok,” kata Laode.
Di tengah tantangan tersebut, Laode menjamin ketahanan stok BBM nasional selalu terjaga dikisaran aman yaitu 18—20 hari.
Selain menjaga cadangan stok, pemerintah juga mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak naik demi menekan inflasi serta melindungi petani dan nelayan.
"Jadi, ada dua hal ini, pertama adalah subsidi di solar dan bensin tetap kita jaga tetap, yang kedua adalah ketahanan stok 18—20 hari itu tetap ada," katanya.
(smr/wdh)
