Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara mengenai pernyataan kontroversial Syahganda Nainggolan yang kembali viral usai Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Dalam pernyataan tersebut, Syahganda menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seharusnya mundur karena menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Ketua DPP PSI Bestari Barus menyatakan penunjukan dan pelantikan Syahganda sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, PSI tidak memiliki kewenangan untuk mencampuri perombakan di Kabinet Merah Putih.

Namun, menurut dia, Syahganda ke depannya harus menjalankan tugasnya sebagai corong informasi tentang program dan kinerja pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Kalau Pak Syahganda melampaui batas kewenangan yang diberikan oleh karena jabatan yang disematkan kepadanya, ya tentu yang bertanggung jawab Presiden. Ya kalau suruh ngomong tentang program pemerintah, bagaimana visi pemerintah ke depan, itu yang harus disampaikan oleh Kepala Bakom," ujar Bestari kepada awak media, Selasa (06/10/2026). 

"Termasuk apa yang dikerjakan Wapres [Gibran] harus disampaikan secara benar oleh Syahganda. Hari ini gitu, ya kan? Setelah dia menerima jabatan itu maka berikut semua konsekuensi. Itu bagus sekali saya kira, penyadaran secara tidak langsung gitu."