Selain nuklir, pemerintah juga memacu pengembangan bahan bakar nabati (biofuel). Diversifikasi energi ini dinilai kian mendesak guna menekan ketergantungan pada impor energi di tengah meningkatnya eskalasi konflik geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah.
Hashim menilai ketergantungan pada pasokan energi dari kawasan yang rawan konflik berisiko besar membahayakan stabilitas perekonomian dalam negeri.
"Kita semua menyadari betapa rentannya perekonomian suatu negara apabila terlalu bergantung pada sumber energi luar negeri, terlebih dari kawasan dengan situasi politik yang tidak stabil," tuturnya.
Atas dasar itu, pemerintah berkomitmen mengakselerasi penguatan pasokan energi dalam negeri melalui kombinasi pengembangan energi nuklir dan biofuel.
Komitmen integrasi energi bersih ini selanjutnya akan diturunkan secara teknis ke dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN terbaru atau RUPTL 2024-2035.
Penambahan porsi nuklir hingga 7 GW menjadi sinyal kuat bahwa energi nuklir tidak lagi sekadar ditempatkan sebagai opsi terakhir, melainkan masuk ke dalam jajaran beban puncak (baseload) energi bersih masa depan.
Dalam rancangan RUPTL tersebut, komersialisasi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) diperkirakan akan mulai menggunakan teknologi reaktor modul kecil (Small Modular Reactor/SMR) yang dinilai lebih fleksibel, efisien, dan memiliki tingkat keselamatan tinggi untuk diterapkan di wilayah pulau maupun kawasan industri.
Melalui kepastian regulasi dalam dokumen RUPTL, pemerintah berharap dapat menarik investasi global dan kerja sama teknologi lintas negara guna merealisasikan target transisi energi bersih Indonesia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menyambut baik kerja sama pengembangan teknologi nuklir dengan Rusia untuk tujuan damai, utamanya untuk PLTN.
Hal tersebut disampaikan Prabowo ketika memberikan pidato kunci di Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 di Vladivostok, Rusia.
"Kami mencari pengetahuan dan investasi dalam energi terbarukan, jaringan listrik pintar, dan tenaga nuklir damai, termasuk teknologi modular dan skala penuh, di bawah standar keselamatan tertinggi dan perlindungan internasional," kata Prabowo dalam kesempatan itu, ditayangkan secara daring, Kamis (3/9/2026).
Lebih lanjut, Prabowo menyatakan Indonesia juga menyambut kerja sama dengan Rusia yang meningkatkan produktivitas eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak dan gas.
Adapun, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan negaranya memberikan perhatian pada pengembangan kerja sama dengan Indonesia, khususnya di sektor energi nuklir atau PLTN.
Hal tersebut disampaikan Putin kepada Prabowo dalam pertemuan santap siang di sela EEF ke-11 di Vladivostok, Rusia, Kamis (3/9/2026).
Salah satu kerja sama bilateral yang disorot oleh Putin adalah kerja sama di sektor energi, khususnya pengembangan energi nuklir.
"Kami memberikan perhatian pada pengembangan kerja sama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir," ujar Putin dalam pertemuan tersebut, ditayangkan secara daring, Kamis (3/9/2026).
Selain rencana pengembangan PLTN, CEO Rosatom Alexey Likhachev dan Prabowo turut membahas ihwal pengembangan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga aplikasi nonenergi dari teknologi nuklir.
"Bagi kami, sangat penting bahwa dialog antara Rusia dan Indonesia di bidang nuklir berkembang dalam suasana saling percaya dan saling menghormati. Saat ini, Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan energi nuklir," kata Likhachev dalam siaran pers, Selasa (12/5/2026).
Lebih lanjut, Likhachev menyatakan Rosatom siap menawarkan Indonesia untuk bekerja sama dalam pengembangan PLTN skala besar maupun proyek reaktor modular kecil dan unit pembangkit terapung.
Selain itu, Likhachev bersama Prabowo dan pejabat negara lainnya juga memberikan perhatian khusus pada integrasi energi nuklir ke dalam sistem ketenagalistrikan Indonesia, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis negara kepulauan.
Dalam perkembangannya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bersama Rosatom membahas kesiapan regulasi rencana pengembangan floating nuclear power plant atau PLTN terapung di Indonesia.
Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Bapeten Nur Syamsi Syam menyatakan pembahasan floating power unit (FPU 100) dari Rusia telah berlangsung sejak awal 2026, melalui serangkaian lokakarya dan rapat koordinasi bersama Rosatom serta kementerian dan lembaga terkait.
Nur menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan mengidentifikasi berbagai aspek regulasi, perizinan, dan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan PLTN terapung di Indonesia
"Kami sangat menghargai komitmen rekan-rekan kami dari Rusia dan menyambut baik berbagi pengalaman mereka mengenai kerangka regulasi, yang memberikan masukan berharga dalam pengembangan kerangka regulasi Indonesia untuk pemanfaatan energi nuklir secara damai, khususnya untuk PLTN terapung," kata Plt Ketua Bapeten Zainal Arifin dalam siaran pers, Jumat (3/7/2026).
(smr/ros)
