Secara umum, Putra meyakini kehadiran Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bakal membantu percepatan hilirisasi dan transisi energi, sebab koordinasi lintas sektor dapat terpangkas.
Kendati begitu, dia mengingatkan perlu terdapat kejelasan tugas antara kementerian tersebut dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Putra juga khawatir posisi rangkap jabatan Bahlil Lahadalia di Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuat fokus menteri terpecah.
"Sebagai Kemenko yang membawahi dua sektor raksasa Indonesia penting untuk memastikan tata kelola berjalan baik terkoordinasi dengan Kemenkeu dan KLH, serta terbuka terhadap pengawasan BPK dan KPK," ungkap Putra.
Presiden Prabowo Subianto melantik Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM pada Kamis (1/10/2026).
Usai dilantik, Bahlil menegaskan komitmennya untuk mengawal program strategis pemerintah yaitu mempercepat eksekusi program hilirisasi serta transisi energi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo.
"Alhamdulillah hari ini saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap Menteri ESDM. Ini adalah amanah dan tanggung jawab negara yang harus saya emban dengan baik," ujar Bahlil kepada awak media.
Bahlil menjelaskan peran kementerian koordinator yang baru ini sangat vital untuk menyinkronkan pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ihwal lokasi operasional kerja, Bahlil menyampaikan bahwa untuk sementara waktu kegiatan kementerian koordinator akan berpusat di Kantor Kementerian ESDM sembari memantau perkembangan struktur organisasi.
"Kantor akan tetap di Kementerian ESDM sambil melihat perkembangan. Terlebih lagi, sekitar 90 persen fokus investasi hilirisasi berada di sektor ESDM," kata mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM di era Presiden Joko Widodo tersebut.
Pada Semester I-2026, realisasi investasi hilirisasi mencatatkan angka Rp300,1 triliun, atau menyumbang 29,7% dari total realisasi investasi sebesar Rp1.010,6 triliun. Angka ini tumbuh 6,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Secara terperinci, penanaman modal asing (PMA) mendominasi capaian tersebut dengan nilai Rp212,8 triliun (70,9%), sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) menyumbang Rp87,3 triliun (29,1%).
Kontributor utama investasi di bidang hilirisasi ini di semester I-2026 ini dipimpin oleh sektor mineral yakni sebesar Rp 206 triliun yang terutama disumbang oleh komoditas nikel, bauksit dan tembaga.
Sementara, kontribusi dari sektor perkebunan dan kehutanan mencapai Rp54.4 triliun yang disumbang dari komoditas kelapa sawit sebesar Rp29,5 triliun dan kayu log sebesar Rp16,3 triliun
Komoditas minyak dan gas bumi berkontribusi terhadap hilirisasi sebesar Rp35,4 triliun kemudian sektor perikanan dan kelautan Rp3,8 triliun.
Adapun, lembaga riset energi yang berbasis di Inggris, Ember, memaparkan industri pengolahan nikel menjadi pengguna listrik captive terbesar di Indonesia pada 2025 dengan konsumsi lebih dari 81 terawatt hour (TWh), di mana lebih dari 94% pasokannya berasal dari PLTU.
Ember mencatat penggunaan listrik dari PLTU captive di industri pengolahan nikel Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pulp dan kertas yang mencapai 22 TWh, serta kawasan industri multisektor sebesar 14 TWh.
Menyusul, industri aluminium juga mulai menunjukkan peningkatan ketergantungan terhadap PLTU captive. Ember mencatat PLTU batu bara captive untuk industri aluminium menghasilkan sekitar 12,2 TWh listrik pada 2025.
Secara keseluruhan, Ember mencatat produksi listrik PLTU batu bara captive di Indonesia telah setara sekitar 58% produksi listrik dari PLTU batu bara on grid.
Ember mencatat produksi listrik dari PLTU captive pada 2026 mencapai 134 TWh atau setara 58% produksi listrik PLTU batu bara yang terhubung ke sistem PLN sebesar 233 TWh.
(azr/ros)
