Pengguna Utama
Lebih lanjut, Putra memprediksi industri pengolahan logam seperti aluminium dan nikel banyak menggunakan sumber energi dari PLTU sebab membutuhkan pasokan listrik yang besar dan stabil.
Selain itu, Putra menilai investor yang menanamkan modal di industri logam Indonesia menginginkan pengembangan industri terjadi dalam waktu singkat, sehingga PLTU menjadi sumber energi yang dianggap paling efisien.
“Di sisi lain, pelaku usaha juga kelihatan tidak begitu serius mengeksplor alternatif sumber energi lain. Memang ada beberapa jenis sumber energi lain, tetapi bahkan sumber-sumber yang seperti PLTS saja yang lebih cepat pun tidak banyak digunakan,” tegas dia.
Dia mengungkapkan sejumlah sumber energi lain memang cukup menantang dibangun untuk industri pengolahan logam.
Namun, dia menegaskan terdapat sejumlah perusahaan yang memanfaatkan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) sebagai sumber energi smelter.
Kendati begitu, pemanfaatan sumber energi alternatif tersebut memang membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam pembangunannya.
Dengan demikian, industri logam di Indonesia dinilai dapat berkembang secara bertahap, tidak begitu cepat seperti saat ini.
“Nah, pola pikir seperti itu kelihatannya kemarin tidak ada sehingga semua orang mengejar waktu, padahal kalau berbicara industrialisasi dan pengembangan sumber daya biasanya harus berpikir dengan lebih lambat. Namun, kelihatannya lagi-lagi pola yang terjadi adalah mengejar waktu,” ungkap Putra.
Adapun, lembaga riset energi yang berbasis di Inggris, Ember, mencatat produksi listrik PLTU batu bara captive di Indonesia telah setara sekitar 58% produksi listrik dari PLTU batu bara on grid.
Ember mencatat produksi listrik dari PLTU captive pada 2026 mencapai 134 terawatt hour (TWh) atau setara dengan 58% produksi listrik PLTU batu bara on grid yang terhubung ke sistem PLN sebesar 233 TWh.
“Pembangkit ini sebagian besar berada di luar komitmen transisi energi Indonesia, setara dengan sekitar 135 Mt emisi CO₂, serta tambahan 30 TWh pembangkitan dari pembangkit batu bara captive dibandingkan dengan data Buku Panduan Statistik Energi dan Ekonomi ESDM,” tulis Ember dalam riset berjudul Indonesia’s Captive Coal Giant: Better Data to Shape Industrial Competitiveness.
Lembaga tersebut memprediksi PLTU batu bara captive menyetor emisi sekitar 135 juta metrik ton karbon dioksida atau CO₂ pada 2025, naik dari 120 juta metrik ton pada 2024 atau setara dengan 48% emisi dari pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan di Indonesia.
Industri pengolahan nikel tercatat menjadi pengguna listrik captive terbesar di Indonesia pada 2025 dengan konsumsi lebih dari 81 TWh, di mana lebih dari 94% pasokannya berasal dari PLTU berbasis batu bara.
Ember memaparkan penggunaan listrik dari PLTU captive di industri pengolahan nikel Indonesia jauh lebih besar dibandingkan dengan sektor pulp dan kertas yang mencapai 22 TWh, serta kawasan industri multisektor sebesar 14 TWh.
Menyusul, industri aluminium juga mulai menunjukkan peningkatan ketergantungan terhadap PLTU captive. Ember mencatat PLTU batu bara captive untuk industri aluminium menghasilkan sekitar 12,2 TWh listrik pada 2025.
“Analisis Ember menemukan pengolahan nikel menyerap lebih dari 81 TWh listrik captive pada 2025, dengan lebih dari 94% di antaranya berasal dari batu bara. Industri aluminium juga tampak makin banyak menggunakan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listriknya,” tulis Ember .
Sekadar informasi, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi 15 PLTU batu bara yang berpotensi menggantikan Cirebon-1 untuk dilakukan pensiun dini.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan 15 PLTU tersebut memiliki kontribusi emisi yang cukup tinggi, sehingga memenuhi aspek untuk dilakukan pensiun dini.
Dia mengatakan Kementerian ESDM dengan instansi terkait bakal melakukan pembahasan lebih lanjut guna menentukan 1 dari 15 PLTU tersebut untuk disuntik mati.
“Kementerian SDM sudah mengidentifikasi ada 15 di PLTU dengan kontribusi emisi yang cukup tinggi. Jadi ya nanti bagaimana mekanismenya itu kan harus disepakati antarpemerintah,” kata Yuliot ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (3/2/2026).
Awalnya, rencana transaksi proyek penghentian dini PLTU Cirebon-1 tersebut bakal menggunakan skema Energy Mechanism Transition (ETM). Transaksi ini digawangi oleh ADB bekerja sama dengan pemerintah, investor swasta, hingga filantropis.
Penghentian dini diperkirakan membutuhkan dana US$300 juta.
(azr/wdh)
