Dalam paparannya, Said mengatakan fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa APBN merupakan uang rakyat. Karena itu, pelaksanaan APBN 2027 harus menjaga kredibilitas anggaran dengan mengedepankan tata kelola yang baik, efisien, efektif, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fraksi PDIP juga meminta agar pelaksanaan APBN mampu mendorong kemakmuran masyarakat, kemajuan di berbagai bidang, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Fraksi Golkar
Fraksi Partai Golkar, jelas Said memberikan dukungan terhadap agenda hilirisasi dan industrialisasi serta penguatan kedaulatan pangan dan energi sebagai bagian dari fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
"Fraksi Partai Golkar memandang kesinambungan pasokan dan stabilitas harga energi domestik menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas perekonomian nasional," jelasnya.
Sementara dari sisi postur APBN, Golkar meminta pemerintah memperkuat implementasi koreksi dan pengawasan, mengukur efektivitas transfer ke daerah, meningkatkan local taxing power, serta memperkuat strategi pengelolaan pembiayaan.
3. Fraksi Gerindra
Sementara itu, Partai Gerindra disebut mendukung peningkatan tax ratio menjadi 10,4% terhadap PDB pada 2027 agar konsisten berada di atas dua digit.
Di samping itu, Gerindra juga mendorong pemerintah memperluas basis pajak dan mencari sumber pendapatan baru dengan tetap memperhatikan kemampuan dunia usaha.
Selain itu, "Fraksi Partai Gerindra mendukung penuh pengelolaan pemerintah untuk penyelesaian kurang bayar DBH melalui mekanisme pembayaran lewat operator investasi pemerintah untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur prioritas yang disuruhkan oleh pemerintah daerah."
"Melalui program ini diharapkan untuk mempercepat pembangunan di daerah melalui DBH yang terukur, tepat sasaran, serta berdampak langsung dan dirasakan oleh masyarakat," jelasnya.
4. Fraksi Nasdem
Di sisi lain, Fraksi Partai Nasdem menilai keberhasilan APBN tidak hanya ditentukan oleh besaran angka fiskal, tetapi juga dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli, dan pemerataan kesejahteraan.
Terkait anggaran pendidikan 2027 sebesar Rp824 triliun, Nasdem meminta alokasi tersebut berorientasi pada peningkatan indeks modal manusia dan tidak sekadar mengejar serapan anggaran.
5. Fraksi PKB
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kata Said justru menyoroti target rasio Gini 2027 sebesar 0,360-0,365. PKB mempertanyakan kemampuan pemerintah memastikan pertumbuhan sektor bernilai tambah tinggi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah dan kelompok modal tertentu.
PKB mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui kebijakan strategis nasional, pengelolaan arus urbanisasi, serta penguatan ekonomi kelas menengah bawah perkotaan melalui bantuan dan perlindungan sosial bagi pekerja sektor informal.
6. Fraksi PKS
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menilai target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 harus bersifat inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
PKS meminta APBN 2027 diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, iklim investasi, produktivitas, serta optimalisasi sumber daya.
Untuk menjaga kesehatan fiskal, PKS menilai pencapaian target penerimaan perpajakan sebesar sekitar Rp2.911 triliun menjadi salah satu kunci.
PKS juga mendorong perluasan basis pajak, pengurangan ketergantungan terhadap penerimaan yang volatil akibat harga komoditas, serta penindakan terhadap praktik illegal transfer pricing, under-invoicing, dan penggelapan pajak.
7. Fraksi PAN
Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung agenda pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan pangan, memperkuat ekonomi desa, serta meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
PAN menilai target pertumbuhan 6% harus tercermin dalam penciptaan pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan petani dan nelayan, serta ruang pertumbuhan bagi usaha kecil.
PAN juga menegaskan pajak tidak boleh menekan usaha kecil. Selain itu, subsidi harus tepat sasaran, program makan bergizi gratis perlu menyerap hasil petani dan nelayan lokal, sementara Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh membebani keuangan desa.
"Fraksi PAN menegaskan bahwa pajak tidak boleh menekan usaha kecil, subsidi harus tepat sasaran, program makan gizi gratis harus menyerap hasil petani dan nilaian setempat, dan kooperasi desa merah putih tidak boleh membebani keuangan desa," jelas Said.
8. Fraksi Demokrat
Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah memastikan APBN 2027 menjaga stabilitas ekonomi dan menjadikan berbagai program prioritas nasional sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi.
Demokrat menekankan pembangunan tidak cukup diukur dari angka-angka fiskal, tetapi harus menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat, membuka kesempatan, memperkuat kemandirian, dan memastikan pemerataan.
"Pada akhirnya, keberhasilan negara bukan hanya diukur dari seberapa besar yang kita bangun hari ini, tapi dari seberapa kuat masa depan yang kita wariskan kepada generasi berikutnya," pungkas Said.
(lav)
