Audiensi BPH
Di sisi lain, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Elman Salman menyatakan telah menerima audiensi dari Pemkab Berau, yang meminta pertimbangan menambah kuota BBM bersubsidi.
Elman menyatakan keterbatasan kuota BBM bersubsidi juga menjadi persoalan di sejumlah daerah. Dia menjelaskan evaluasi dan pengajuan penambahan kuota BBM bersubsidi umumnya dilakukan pada akhir tahun.
Lebih lanjut, khusus untuk BBM bersubsidi Pertalite, Elman menyatakan stok nasional masih tersedia cukup baik dan distribusinya bakal dioptimalkan.
Dia juga menegaskan kuota BBM bersubsidi yang sudah ditetapkan untuk masing-masing wilayah memiliki ketentuan tersendiri dan tidak dapat dialihkan begitu saja ke daerah lain.
“BPH Migas menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan tata kelola distribusi serta rutin menjalankan evaluasi dan pemeriksaan berkala di setiap triwulan,” kata Elman usai menerima audiensi Pemkab Berau melalui keterangan tertulis, Senin (28/9/2026), malam.
Elman menyatakan BPH Migas bersama perwakilan PPN di Berau bakal berkoordinasi untuk memastikan pasokan dan distribusi BBM berjalan lancar.
Sebelum itu, Bupati Berau Sri Juniarsih meminta BPH Migas Kabupaten Berau akhirnya meminta BPH Migas mengevaluasi kecukupan kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan untuk Kabupaten Berau dan mempertimbangkan menambah kuota BBM bersubsidi.
Sri menjelaskan masyarakat Berau masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi dan nonsubsidi, tercermin dengan panjangnya antrean di sejumlah SPBU dan melejitnya harga BBM di pengecer tidak resmi.
Adapun, hal tersebut disampaikan Sri ketika melakukan audiensi dengan BPH Migas di Kantor BPH Migas, Senin (28/9/2026).
“Dengan kewenangan kami yang terbatas, kami terus berupaya agar kebutuhan BBM masyarakat dapat terpenuhi dan tersalurkan secara merata. Saat ini, harga BBM di tingkat pengecer sudah berada di angka yang tidak masuk akal, dan hal ini harus segera disikapi,” kata Sri melalui keterangan tertulis, Senin (29/9/2026), malam.
Dia mengungkapkan pada September 2025, Pemkab Berau telah mengusulkan kuota Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite 83.201 kiloliter (kl) dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar 37.141 kl.
Setelah itu, berdasarkan penetapan kuota nasional yang diberikan pada Februari 2026, wilayah Berau mendapatkan alokasi BBM sebesar 44.800 kl.
Sri menyatakan alokasi tersebut lebih rendah dari kebutuhan di lapangan yang mencapai 25.895 kl untuk Solar dan 47.312 kl untuk Pertalite.
“Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Berau untuk meminta evaluasi terhadap kecukupan kuota, dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan masyarakat, jumlah kendaraan, serta karakteristik wilayah Berau,” tegas Sri.
Di sisi lain, dia juga berharap distribusi BBM ke wilayah Berau dapat lebih tepat waktu dan tepat sasaran. Sri menegaskan penambahan kuota tidak akan menyelesaikan persoalan apabila distribusi di lapangan masih menghadapi kendala.
“Walaupun kuota melimpah, jika tidak diatur dengan baik, tetap tidak akan mencukupi. Kami butuh dukungan BPH Migas untuk mengatur mekanisme penyalurannya. Sebagai daerah terpencil, kami meminta perhatian khusus BPH Migas untuk mengawasi ketepatan waktu distribusi,” ujar Sri.
(azr/wdh)
