Pembengkakan ini terutama dikarenakan belanja Kementerian/Lembaga yang naik menjadi Rp 1.555 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1.504 triliun atau naik sebesar 52 triliun

“Kebijakan khusus belanja KL tahun anggaran 2027 diarahkan antara lain untuk melanjutkan bidang prioritas pembangunan yang didukung dengan penajaman arah kepembangunan melalui PKPN,” kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said pada rapat kerja dengan pemerintah, Kamis (24/9/2026). 

Sementara itu belanja Non K/L justru menyusut menjadi sebesar Rp1.814 triliun atau turun dari usulan awal pemerintah yang sebesar Rp1.857 triliun.

Banggar juga menyebut bahwa Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp735 triliun atau sama dengan usulan pemerintah.

Dari sisi pendapatan negara banggara menargetkan penerimaan sebesar Rp3.435,1 triliun, naik Rp9,1 triliun dibandingkan dengan usulan pemerintah sebesar Rp 3.426 triliun.

Pendapatan tersebut diperoleh dari pendapaatan perpajakan dengan proyeksi kontribusi sebesar Rp2.912 triliun, naik Rp4 triliun dari usulan pemerintah sebesar Rp2.908 triliun.

Pendapatan perpajakan diperoleh dari pajak dengajn asumsi penerimaan sebesar 2.593,4 triliun dan kepabenan & cukai sebesar sebesar Rp318,6 triliun. Kedua pos ini masing-masing mencatat kenaikan Rp2 triliun.

Pemerintah juga mengandalkan pos dari penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang naik 5,1 triliun menjadi Rp522,5 triliun dan hibah sebesar Rp0,7 triliun.

Berikut poin-poin lengkap Postur RAPBN 2027:

(ell)