Lebih lanjut, dia menyatakan Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui penyuntikan dana hingga Rp20 triliun ke BPJS Kesehatan. Saat ini, kata dia, dana sebesar Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun sisanya pada November mendatang.
Selain itu, Prihati menyatakan terdapat persoalan lainnya yang dihadapi BPJS Kesehatan. Antara lain; prosesdur penyesuaian iyran yang belum dilaksanakan, inflasi medis, pertumbuhan penduduk dan pergeseran penyakit, hingga fraud.
“Perilaku yang volume-based. Kita akan geser ke value-based. Ya, volume-based itu karena sistem kita belum ada remunerasi sehingga kita kalau pelayanan teman-teman itu kalau ngerjakan 15 lebih baik daripada 10, karena penghasilannya tambah,” ucap dia.
Dalam kesempatan sebelumnya, Prihati mengatakan, jumlah peserta JKN saat ini telah mencapai sekitar 285 juta jiwa atau sekitar 98,6% dari total penduduk Indonesia. Namun, puluhan juta peserta di antaranya masih belum aktif membayar iuran.
"Peserta saat ini sudah 285 juta jiwa atau sekitar 98,6%, tetapi masih ada yang tidak aktif sebesar 54 juta jiwa. Kami ingin meyakinkan bahwa defisit itu salah satunya berasal dari 54 juta jiwa tersebut," kata Prihati di Gedung BPJS Kesehatan, Senin (3/8/2026).
Ia menjelaskan, BPJS Kesehatan setiap hari membiayai sekitar dua juta transaksi pelayanan kesehatan dengan nilai klaim mencapai sekitar Rp16,5 miliar. Sementara itu, penerimaan iuran yang masuk sekitar Rp14,5 miliar sehingga masih terdapat selisih penyumbang defisit.
"Kalau yang masuk itu sekitar Rp14,5 miliar. Karena itu kami ingin meyakinkan bahwa defisit salah satunya berasal dari 54 juta jiwa yang tidak aktif," ujarnya.
Untuk meningkatkan kepesertaan aktif sekaligus memperbaiki pengumpulan iuran, BPJS Kesehatan mengusulkan agar status kepesertaan JKN aktif menjadi salah satu persyaratan dalam berbagai layanan publik.
"Kami ingin melekatkan kepesertaan BPJS Kesehatan pada beberapa layanan publik, seperti pengurusan SKCK, keberangkatan haji dan umrah, masuk perguruan tinggi, pengurusan paspor, dan kalau perlu membeli tiket pesawat, BPJS Kesehatan harus aktif," ujar Prihati.
(azr/frg)
