Menurut Sudaryono, BGN saat ini masih memastikan berbagai urusan regulasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), BKKBN, serta Kementerian Keuangan.
Dia menargetkan data untuk wilayah 3T dapat difinalisasi pada akhir Agustus. Setelah itu, BGN akan menerbitkan sejumlah peraturan baru yang menjadi dasar pembukaan atau aktivasi dapur di wilayah 3T maupun daerah lain yang masih memiliki sekolah dan anak-anak yang membutuhkan layanan MBG.
"Baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru yang mengakomodir pembukaan atau aktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain yang memang masih banyak sekolah-sekolah, anak-anak yang memang masih membutuhkan MBG," jelas Sudaryono.
Dia mengatakan pembukaan dapur baru akan kembali dilakukan secara bertahap pada September dan Oktober setelah seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga lainnya telah rampung.
"Kalau sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan KL-KL lain yang berhubungan ini, secara aturan beres semua. Jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari," tegasnya.
Sudaryono memahami keputusan tersebut dapat menjadi beban bagi sejumlah mitra yang telah terlanjur membangun dapur dan menggunakan pembiayaan dari perbankan.
"Saya paham banyak yang orang sudah bangun dapur, sudah ngutang bank, dikejar-kejar bank. Ya, kami baru sebulan, izinkan kami kasih waktu sedikit lagi untuk kemudian kami bereskan," pungkasnya.
(ain)
