“Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi oleh uang rakyat untuk rakyat dan bukan dagangan,” katanya.
Selain menegaskan fungsi barang subsidi, Presiden juga menyoroti tata kelola badan usaha milik negara (BUMN) yang harus berorientasi penuh pada kepentingan publik dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan maupun kepentingan segelintir elite.
“Saudara-saudara BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” jelasnya.
Untuk diketahui, sektor energi merupakan salah satu kelompok barang bersubsidi terbesar di Indonesia yang dialokasikan melalui APBN.
Komoditas utama dalam kategori ini mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Tertentu seperti solar/biosolar dan minyak tanah, Bahan Bakar Khusus Penugasan seperti pertalite, LPG tabung 3 kilogram (Gas Melon).
Adapun, pada sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah menyalurkan subsidi guna menekan biaya produksi dan menjaga keterjangkauan harga pangan.
Jenis barang yang disubsidi meliputi pupuk (seperti Urea, NPK, ZA, dan pupuk organik), benih unggul tanaman pangan, serta komoditas pangan pokok tertentu melalui program intervensi pasar dan bantuan pangan daerah seperti beras SPHP, minyak goreng rakyat (Minyakita), daging, dan telur.
(smr/wdh)
