Perbedaan harga yang signifikan ini menurut Yayan akhirnya memaksa negara untuk menanggung beban finansial melalui skema insentif.
“Jika insentif tidak diberikan, maka konsumen sendirilah yang harus menanggung selisih harga tersebut demi menciptakan kesetaraan antara NMC dan LFP di pasar,” ungkapnya.
Kesulitan Bersaing
Meski begitu, Yayan mengatakan kondisi pasar saat ini membuktikan bahwa baterai nikel mengalami kesulitan untuk bersaing secara alami.
Yayan juga mengatakan, dari sisi konsumen saat diberi kebebasan memilih, mayoritas akan lebih memprioritaskan faktor harga atau kendaraan listrik menggunakan baterai LFP yang lebih murah.
“Langkah pemerintah yang mengarahkan insentif hanya pada satu jenis baterai saya rasa kurang tepat secara ekonomi, karena secara teknis sama saja dengan membayar konsumen agar tidak memilih opsi yang lebih murah. Hal ini menjadi indikator tegas bahwa produk berbasis nikel belum memiliki daya saing yang cukup kalau mau bersaing secara normal,” jelasnya.
Untuk diketahui, saat ini pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah mempersiapkan insentif untuk kendaraan listrik atau EV tahun ini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengabarkan, untuk EV roda empat berbasis baterai nikel, akan diberikan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100%.
"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% bebas PPN ditanggung pemerintah, ada yang 40%, tergantung [jenis] baterai," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Sementara itu, untuk roda dua atau motor, pemberian insentif akan diberikan sebesar Rp5 juta. Untuk tahap pertama, pemberian dilakukan masing-masing sebanyak 100.000 unit.
Awalnya, implementasi akan mulai diberlakukan mulai Juni 2026. Namun, Purbaya menyatakan, besaran anggaran yang disiapkan hingga saat ini masih dihitung.
"Nanti anggarannya kita hitung dan siapkan. [Hal] yang jelas saya ingin masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya ada dorongan tambahan di ekonomi," kata dia.
"Juga [diharapkan] ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga impor BBM atau minyak kita bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi. Itu tujuan kita dari sisi energinya,” ungkapnya.
Pada kesempatan terpisah, Purbaya juga sempat menyebut kendaraan listrik dengan basis baterai nikel akan memperoleh pemotongan pajak yang lebih besar.
“Itu kan kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100%. Kalau yang nonnikel, di bawah itu,” kata Purbaya.
(smr/wdh)
