Di sisi lain, permintaan tambahan anggaran hingga Rp5,29 triliun akan digunakan antara lain Rp2,9 triliun untuk mendukung keselamatan penerbangan melalui pemeliharaan dan rehabilitasi sarana prasarana bandar udara, Rp344 miliar untuk memperluas layanan keperintisan menjadi 385 rute, Rp1,3 triliun untuk dukungan pelayanan dan prioritas nasional, serta Rp651,5 miliar untuk memenuhi belanja pegawai bagi 14.128 ASN dan PPPK.

"Namun demikian, kekurangan belanja gaji sedang dilakukan upaya oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan menggunakan anggaran yang tersedia dan tetap mengupayakan dan usulan tambahan anggaran dari Kementerian Perhubungan," jelasnya. 

(ain)