“Anggota kami aja, di IWIP itu sudah ada rencana PHK 18 ribu anggota KSPSI Andi Gani bayangkan deh,” ucap dia.
Oleh sebab itu, Andi menyatakan KSPSI bakal menggelar audiensi dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, pada besok Selasa (30/6/2026) di Gedung DPR RI.
“Ada persoalan lagi yang sedang kita sampaikan, yang besok kita akan bahas di DPR, bersama Pak Dasco, bersama Mensesneg, yaitu RKAB pertambangan,” tegasnya.
Sekadar catatan, kuota produksi batu bara dalam RKAB 2026 dipangkas menjadi sekitar 600 juta ton, lebih rendah dari target RKAB 2025 sebanyak 735 juta ton.
Sedangkan kuota kumulatif produksi bijih nikel dalam RKAB tahun ini di rentang 260 juta ton sampai 270 juta ton, terpelanting dari realisasi produksi tahun lalu sebanyak 320 juta ton.
Adapun, sejumlah asosiasi sektor pertambangan melaporkan lebih dari 150.000 pekerja sektor tambang, khususnya batu bara dan nikel, terancam PHK imbas keputusan Kementerian ESDM memangkas rencana produksi dalam RKAB 2026.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan untuk memproduksi sekitar 1 juta ton batu bara, tenaga kerja yang dibutuhkan diperkirakan sekitar 400—500 lebih orang; mulai dari operator, mekanik, insinyur tambang, pengemudi, foreman, dan lainnya.
Dengan demikian, lanjutnya, terdapat lebih dari 100.000 pekerja yyang terancam di-PHK untuk bagian tersebut.
“Jadi kalau hitung-hitungannya, dari 817 [RKAB 2025] ke angka yang sekarang ini, itu lebih dari 100.000 [orang di PHK],” kata kita dalam diskusi RKAB di Jakarta, Senin (2/3/2026).
Meskipun demikian, Gita menggarisbawahi jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti teknologi yang digunakan, skala produksi, dan lokasi tambang.
Dalam kesempatan yang sama, Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo) menuturkan sebanyak lebih dari 50.000 orang akan berdampak di sektor jasa pertambangan imbas pemangkasan RKAB tahun ini.
“Itu baru dampak langsung dari usaha jasa. Sementara itu, sekitar 10.000 unit peralatan akan stand by [tidak beroperasi]. Ini tentu kalau dihitung nilai ekonomi itu besar ya dan kebanyakan dari 10.000 peralatan itu masih leasing statusnya,” ucap salah satu perwakilan Aspindo.
(azr/ros)
