Sudaryono menuturkan posisi Kementerian Pertanian adalah memastikan keberlangsungan produksi sawit nasional serta menjaga kepentingan petani, terutama terkait harga TBS yang dibeli pabrik kelapa sawit (PKS).
“Posisi kami di Kementerian Pertanian adalah kami bertanggung jawab di hulu, di pertanian, di produksi, di mana harga TBS yang dibeli oleh PKS itu adalah hasil produksi pertanian dan itu menjadi konsen kami,” ujarnya.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan eksportir CPO dan produk turunannya diduga melakukan praktik transfer pricing dengan harga tak wajar.
Sehingga menyebabkan setoran Pajak Penghasilan (PPh) Badan perusahaan-perusahaan tersebut hanya 0,4% dari total omzet sesungguhnya. Persentase itu jauh dari tarif PPh Badan yang ditetapkan pemerintah sebesar 22% dari total omzet. Angka itu bahkan lebih rendah dari tarif PPh UMKM yang sebesar 0,5%.
(ain)
