Sebagai informasi, wacana penundaan insentif EV mencuat di tengah evaluasi pemerintah terhadap efektivitas serta keberlanjutan fiskal program tersebut. Pemerintah sebelumnya menggulirkan berbagai insentif untuk mendorong adopsi kendaraan listrik, mulai dari subsidi pembelian motor listrik, insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik, hingga pembebasan atau keringanan pajak kendaraan bermotor di sejumlah daerah.

Namun, dalam perkembangannya, pemerintah tengah mengkaji ulang skema insentif tersebut seiring dengan kebutuhan untuk menjaga ruang fiskal dan memastikan program berjalan lebih tepat sasaran. Evaluasi juga mencakup sejauh mana insentif mampu mendorong penjualan, meningkatkan investasi industri, serta mempercepat pengembangan ekosistem EV di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan sisi suplai, termasuk kapasitas produksi dalam negeri dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), agar insentif tidak hanya mendorong konsumsi tetapi juga memperkuat industri lokal. Dalam beberapa kesempatan, pejabat terkait memberi sinyal bahwa kebijakan insentif ke depan bisa disesuaikan, baik dari sisi besaran maupun skema penyalurannya.

(cpa)