Ia menambahkan, berbagai program bantuan pendidikan yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan warga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sejumlah indikator sosial di Jakarta menunjukkan tren perbaikan.
“Hasil BPS, semua indikator kita berkaitan dengan kemiskinan, stunting, dan sebagainya mengalami perbaikan. Saya meyakini itu karena ada KJP, KJMU, pemutihan ijazah, dan sebagainya,” tandas Pramono.
Kasus Gadai KJP
Praktik penggadaian KJP sebelumnya pernah diulas dalam Jurnal Diskursus Pendidikan Sosiologi (JDPS) Volume 5 Nomor 2 Desember 2024. Artikel tersebut ditulis oleh Noviana Syahban dari Departemen Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Jakarta.
Dalam penelitian tersebut, kasus gadai KJP ditemukan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Disebutkan, sedikitnya lima keluarga menggadaikan KJP mereka kepada rentenir yang masih merupakan tetangga sendiri. Dalam praktiknya, pemilik KJP menyerahkan kartu beserta PIN kepada rentenir.
Selama kartu masih aktif, rentenir dapat memanfaatkan saldo KJP. Meski penarikan tunai KJP dibatasi sekitar Rp100 ribu per bulan, rentenir tetap bisa berbelanja berbagai kebutuhan di toko-toko yang menerima pembayaran menggunakan KJP.
Barang-barang subsidi seperti sembako yang dibeli menggunakan KJP tersebut kemudian dijual kembali oleh rentenir dengan harga normal. Rentenir juga menawarkan dua skema pengembalian kartu, yakni sistem potong langsung—di mana pemilik kartu sudah mengetahui kapan KJP akan dikembalikan—serta sistem ganda (double), yang mengharuskan peminjam melunasi seluruh uang pinjaman terlebih dahulu sebelum kartu KJP dikembalikan.
(dec)
