Penyelidikan ini berfokus pada apakah perusahaan melanggar undang-undang ketenagakerjaan berdasarkan Pasal VII Civil Rights Act 1964. Penyelidikan ini menyoroti tujuan Nike untuk meningkatkan representasi minoritas rasial dan etnis, hingga 2025, menjadi setidaknya 30% untuk karyawan AS di level direktur dan di atasnya, serta setidaknya 35% untuk staf korporat AS secara keseluruhan.
“Nike mungkin melanggar Pasal VII dengan melakukan pola atau praktik perlakuan diskriminatif terhadap karyawan, pelamar, dan peserta program pelatihan untuk kulit putih dalam keputusan perekrutan, promosi, demosi, atau pemutusan kerja (termasuk pemilihan dalam kebijakan PHK); program magang; serta program bimbingan, pengembangan kepemimpinan, dan program pengembangan karier lainnya,” kata EEOC dalam berkas yang diajukan ke Pengadilan Distrik AS di Divisi Timur Missouri.
Presiden Donald Trump telah menjadikan pemberantasan apa yang ia sebut “DEI ilegal” sebagai prioritas pemerintahan keduanya, dengan meminta lembaga federal untuk menemukan dan menuntut program korporat yang mendiskriminasi pekerja kulit putih.
Penyelidikan terhadap Nike, yang dilaporkan sebelumnya oleh Bloomberg Law, berawal dari gugatan yang diajukan pada Mei 2024 oleh Chairman EEOC saat ini, Andrea Lucas, yang saat itu merupakan komisioner Republik di lembaga tersebut. Komisioner individu dapat memulai penyelidikan sendiri terhadap perusahaan.
Lembaga tersebut mengatakan pada Rabu bahwa Nike belum sepenuhnya mematuhi panggilan pengadilan dalam kasus ini dan meminta pengadilan untuk memaksa Nike “menyerahkan semua informasi yang diminta dalam panggilan pengadilan.”
Nike mengatakan telah “membagikan banyak informasi dan tanggapan tertulis rinci atas penyelidikan EEOC” dan sedang “dalam proses menyediakan informasi tambahan.”
Nike mengalami perubahan paling signifikan dalam perekrutan pekerja non-kulit putih di antara perusahaan-perusahaan besar dari tahun 2020 hingga 2021, menurut analisis Bloomberg terhadap data yang dilaporkan perusahaan kepada EEOC.
(bbn)
