“Proses yang transparan dan akuntabel ini diharapkan mampu mengurangi hambatan birokrasi (debottleneck), mempercepat penyelesaian masalah, serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” kata dia.

Adapun, layanan pengaduan tersebut menjadi salah satu bagian dari langkah Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah, berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Oktober lalu.

Pengaduan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti lewat sejumlah pertimbangan prioritas dan permalasahan yang dihadapi pengusaha, berdasarkan yang ditetapkan oleh Satgas.

Dengan kata lain, pemerintah tidak serta-merta menerima seluruh keluhan pengusaha, dengan penyeleksian yang cukup ketat dan berpotensi dapat diselesaikan untuk kelancaran investasi.

Satgas tersebut terdiri dari 3 kelompok kerja (Pokja); pertama menyangkut percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran yang menyangkut program strategis pemerintah.

Kedua, Pokja yang khusus menangani percepatan implementasi program prioritas termasuk penyelesaian hambatan atau debottlenecking. Ketiga, Pokja berkaitan dengan upaya percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan dan penegakkan hukum.

Satgas terdiri dari sejumlah elemen Kementerian/Lembaga, yang dikepalai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

(ell)