Bloomberg Technoz, Jakarta - Gelombang demonstrasi akibat kontroversi tunjangan legislatif mengguncang sejumlah kota besar di Indonesia. Namun pemerintah bergerak cepat menegakkan reformasi parlemen dan menjaga stabilitas ekonomi.

“Dampak demonstrasi biasanya bersifat temporer. Risiko lebih besar justru berasal dari kelemahan makroekonomi yang menjadi pemicu keresahan publik,” kata Helmy Kristanto, Kepala Riset Makro BRI Danareksa Sekuritas dalam laporan terbarunya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah menjamin hak warga untuk menyampaikan aspirasi. 

“Demonstrasi damai dijamin konstitusi, tetapi tindakan anarkis akan ditindak tegas melalui proses hukum yang cepat dan transparan,” ujarnya dalam pertemuan dengan pimpinan partai politik di Istana Negara.

Langkah konkret segera diumumkan, termasuk pencabutan keanggotaan legislator yang terlibat pelanggaran, pemotongan tunjangan, serta moratorium perjalanan luar negeri bagi anggota DPR mulai 1 September.